Fajarbanten.co.id – Kemenkeu Satu Regional Banten mencatat kinerja APBN Provinsi Banten hingga 30 September 2026 tumbuh positif di hampir semua lini penerimaan.
Penerimaan pajak tercatat Rp53,20 triliun atau 65,62% dari target APBN 2026 sebesar Rp81,08 triliun. Angka ini tumbuh 10,32% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (yoy).
Penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp11,96 triliun atau 69,12% dari target Rp17,29 triliun, tumbuh 13,80% yoy. Sementara PNBP mencapai Rp1,53 triliun atau 96,78% dari target Rp1,58 triliun, tumbuh 2,76% yoy.
Capaian tersebut dipaparkan oleh pimpinan Kemenkeu Satu Banten: Kepala Kanwil DJPb Banten Purwadhi Adhiputranto, Kepala Kanwil DJP Banten Aim Nursalim Saleh, Kepala Kanwil DJBC Banten Ambang Priyonggo, Kepala KPU BC Soetta Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang, dan Kepala Kanwil DJKN Banten Kusuma Santi Wahyuningsih.
*Belanja Negara 76,90% dan Belanja K/L Tumbuh 31,61%*
Realisasi belanja negara mencapai Rp19,71 triliun atau 76,90% dari pagu Rp25,64 triliun, tumbuh tipis 0,22% yoy. Belanja terdiri dari belanja K/L sebesar Rp7,10 triliun (68,03% dari pagu) yang tumbuh 31,61% dan Transfer ke Daerah (TKD) Rp12,61 triliun (83,01% dari pagu) yang terkontraksi 11,65% yoy karena pagu yang lebih rendah.
Menurut Purwadhi, belanja K/L didorong pembangunan Sekolah Rakyat, Asrama Haji, jalan nasional, dan pembayaran gaji ASN/TNI/Polri serta PPPK. Belanja pegawai Rp4,05 triliun (tumbuh 25,32%), belanja barang Rp2,15 triliun (tumbuh 25,41%), dan belanja modal Rp913,43 miliar (tumbuh 104,67%) menjadi yang tertinggi kedua dalam 5 tahun terakhir.
Untuk TKD, meski terkontraksi, persentase penyaluran DAU dan DBH justru lebih tinggi dari tahun lalu. DAK Non Fisik tumbuh 19,49% karena percepatan penyaluran TPG guru, BOS, dan BOP. Sebaliknya, Dana Desa terkontraksi 62,37% karena sebagian dialihkan untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Pendapatan Daerah Banten sendiri tercatat Rp28,45 triliun (tumbuh 3,78% yoy) ditopang PAD Rp15,77 triliun. Surplus daerah Rp5,67 triliun.
*Pajak Ditopang Industri dan Perdagangan, Bea Keluar Naik 604%*
Kepala Kanwil DJP Banten Aim Nursalim Saleh menjelaskan penerimaan pajak ditopang PPN Dalam Negeri dan PPN Impor dengan kontribusi 32,27% dan 27,07%. Sektor Industri Pengolahan (38,63%) dan Perdagangan (31,70%) menjadi penyumbang terbesar.
Sementara itu, Kanwil DJBC Banten mencatat Bea Masuk Rp8,56 triliun (tumbuh 6,40%), Cukai Rp2,98 triliun (tumbuh 24,03%) dari MMEA, dan Bea Keluar Rp416,84 miliar melonjak 604,1% karena ekspor emas batangan.
Dari sisi perdagangan, ekspor Banten kumulatif Januari-September 2026 mencapai USD10,70 miliar dan impor USD35,29 miliar, sehingga defisit USD2,87 miliar. Bea Cukai juga menggagalkan ekspor ilegal 29 kg emas senilai Rp73,3 miliar pada September 2026.
*Aset Negara dan Lelang*
Kepala Kanwil DJKN Banten Kusuma Santi Wahyuningsih melaporkan PNBP dari pengelolaan kekayaan negara, lelang, dan piutang mencapai Rp77,05 miliar atau 82,42% dari target tahunan Rp93,48 miliar. PNBP BMN Rp40,33 miliar dan lelang Rp36,59 miliar menjadi kontributor utama.
Nilai BMN di Banten mencapai Rp129,32 triliun atau 1,81% dari BMN nasional. BMN juga mendukung PSN senilai Rp78,05 miliar dan program prioritas Presiden Rp51,16 miliar untuk Sekolah Rakyat, dapur SPPG, dan Koperasi Desa Merah Putih.
Adapun penyaluran KUR di Banten telah mencapai Rp4,68 triliun kepada 65.565 debitur atau 100,65% dari plafon 2026 dan tumbuh 21,33% yoy. (*/Yogi)
