FAJARBANTEN.CO.ID- Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Banten, Ir. H. Gembong R. Sumedi, menyoroti pentingnya akurasi data kemiskinan dan pemerataan pembangunan infrastruktur desa dalam rangkaian Reses Ketiga Tahun 2026. Anggota Komisi III DPRD Banten yang mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) Banten 2 (Kabupaten Serang) ini turun langsung menyerap aspirasi warga di beberapa titik, termasuk Kecamatan Tunjung Teja dan Lebak Wangi.
Validasi Data Desil Guna Atasi Bansos Salah Sasaran
Saat mengunjungi wilayah Tunjung Teja, Gembong menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) yang dinilai belum tepat sasaran akibat masalah pengelompokan desil (tingkat kesejahteraan ekonomi).
“Banyak warga di lapangan yang kondisi ekonominya tidak sesuai dengan data desil. Ada warga yang benar-benar tidak mampu, tetapi masuk ke dalam kategori Desil 6, sehingga mereka tidak mendapatkan bansos,” ungkap Gembong.
Menurutnya, hal ini karena proses pendataan yang terkesan terburu-buru demi mengejar target instruksi pusat. Sebagai solusi, Gembong menegaskan perlunya mekanisme verifikasi ulang yang melibatkan struktur pemerintahan paling bawah.
“Seharusnya setelah data desil dari pusat turun, dilakukan pengecekan dan verifikasi kembali di tingkat desa melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Jika BPD sudah menyatakan oke, baru data tersebut diketuk dan diserahkan kembali ke pemerintah pusat,” jelasnya.
Infrastruktur Jalan Desa dan Penanganan Banjir Prioritas
Selain masalah bansos, dalam kunjungannya ke Kecamatan Lebak Wangi, Gembong mencatat tingginya aspirasi masyarakat terkait perbaikan infrastruktur. Warga sangat mengharapkan adanya perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), jalan lingkungan, serta peningkatan akses Jalan Bang Andra yang menjadi jalan poros desa.
“Masyarakat di Lebak Wangi memang sangat membutuhkan perbaikan jalan lingkungan dan optimalisasi jalan poros desa untuk menunjang aktivitas perekonomian mereka,” tambahnya.
Sementara itu, pada hari pertama reses di wilayah Cikande—khususnya di perumahan Cikande Permai—persoalan banjir dan pengelolaan sampah menjadi keluhan utama. Gembong menilai perlunya revitalisasi sistem drainase yang saat ini sudah menyempit dan kerap tersumbat sampah.
“Kalau hujan, wilayah perumahan di sana sering banjir dan timbul bau tak sedap. Solusinya harus ada revitalisasi atau pembesaran saluran drainase, sekaligus memastikan masyarakat menjaga kebersihan agar sampah tidak masuk ke jalur pembuangan air,” tutur Gembong.
Rangkaian reses ketiga ini direncanakan berlangsung sebanyak delapan kali. Setelah merampungkan agenda di Tunjung Teja dan Lebak Wangi, Ir. H. Gembong R. Sumedi dijadwalkan akan melanjutkan kegiatan serap aspirasi berikutnya di wilayah Petir pada Sabtu pagi. (Yogi)
