FAJARBANTEN.CO.ID- DPW Perempuan Bangsa Provinsi Banten menyelenggarakan Musyawarah Wilayah (Muswil) pertama yang berlangsung di kantor DPW Provinsi Banten, Minggu (21/06/2026). Acara ini menandai momentum penting dalam memperkuat struktur organisasi untuk menghadapi agenda politik mendatang.
plt Ketua DPW Perempuan Bangsa, Deta Anggraeni Ilyas, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan ajang penetapan kepengurusan definitif setelah sebelumnya berstatus Pelaksana Tugas (PLT). Agenda ini bertujuan untuk memeratakan Surat Keputusan (SK) bagi para pengurus, yang diharapkan dapat menjadi motor penggerak organisasi hingga periode 2031.
“Harapan dari DPP serentak ya, jadi kita di DPW Banten bisa fokus di isu-isu strategis, apalagi soal perempuan dan anak. Belum lama ini DPP melaksanakan kegiatan anti kekerasan seksual, dan kita akan masif mengkampanyekan bahwa Perempuan Bangsa menjadi garda terdepan untuk perempuan yang kehidupannya tidak diperlakukan secara manusiawi,” ujar Deta.
Terkait target keterwakilan perempuan, Deta menegaskan bahwa pihaknya telah memenuhi target keterwakilan 30% di berbagai daerah, bahkan telah terstruktur hingga tingkat desa. Ke depannya, Perempuan Bangsa Banten menargetkan untuk meningkatkan keterwakilan hingga 50%, dengan memastikan kadernya tidak sekadar menjadi calon, melainkan dapat duduk di kursi legislatif.
Deta menambahkan, meski baru 6 dari 8 Kabupaten/Kota di Banten yang rampung melakukan restrukturisasi, pihaknya berkomitmen untuk segera merampungkan pengurus di wilayah yang tersisa. Muswil ini diharapkan menjadi langkah awal yang solid untuk memenangkan agenda politik di pemilu selanjutnya.
Sidang Muswil dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa Hj. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, S.Th., M.M dan Anggota Bidang Organisasi dan Penguatan SDM DPP Perempuan Bangsa Fatirahma Hanipa, S.H.
Deta juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepengurusannya untuk periode 2025–2026. Dalam kesempatan tersebut, Deta menekankan capaian dan tantangan organisasi selama lima tahun terakhir, sekaligus menetapkan arah strategis untuk periode mendatang, 2026–2031.
Capaian Program Kerja 2025–2026
Selama menjabat, Deta mengungkapkan bahwa amanah utama dari DPW PKB untuk menata struktur organisasi telah terlaksana dengan baik dari tingkat cabang hingga ranting. Beberapa poin utama dalam laporannya meliputi:
Pendidikan Kader (Dikbar): Program prioritas pendidikan kader badan partai telah terlaksana di lima dari delapan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, yakni di Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Lebak, dan Kota Tangerang Selatan.
Aksi Sosial: Organisasi aktif menjalankan program “Perempuan Peduli” melalui kerja sama dengan DPP Perempuan Bangsa, termasuk aksi berbagi kasih di pelabuhan Cilegon serta program “Tebar Bunga” di Kota Tangsel dan Kabupaten Lebak.
Dukungan Finansial: Deta mengakui bahwa operasional organisasi selama ini banyak disokong oleh DPW PKB dan DPP Perempuan Bangsa, serta bantuan kemitraan dari Komisi IX DPR RI.
Rencana Strategis Periode 2026–2031
Menatap periode 2026–2031, Deta menegaskan bahwa organisasi kini fokus pada mandat untuk memenuhi struktur kepengurusan dari tingkat kecamatan hingga desa yang harus tuntas pada tahun 2026.
Penguatan Struktur: Organisasi akan melakukan penguatan di daerah yang strukturnya sudah terbentuk, seperti Kabupaten Lebak yang memiliki 28 kecamatan.
Fokus Kecamatan: Fokus utama ke depan adalah memastikan pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC) di setiap kecamatan terisi oleh tiga kader, yang secara keseluruhan akan melibatkan sekitar 90 pengurus di setiap kabupaten/kota.
Kemandirian Organisasi: Deta mendorong pengurus DPC untuk mulai mandiri secara finansial melalui iuran pengurus guna menunjang kegiatan-kegiatan organisasi ke depannya.
Dalam arahannya, Deta juga mengajak seluruh kader untuk menjadikan Perempuan Bangsa sebagai organisasi yang tidak hanya sekadar badan otonom partai, tetapi juga ruang kreatif bagi perempuan, seperti melalui kegiatan senam bersama yang akan dikembangkan secara masif.
Deta menegaskan bahwa warna ungu yang menjadi identitas organisasi adalah simbol keanggunan dan elegan, bukan narasi lain, yang merefleksikan semangat kader Perempuan Bangsa dalam berkiprah di dunia politik. (yogi)
