Fajarbanten.co.id – Suasana khidmat menyelimuti Pendopo Gubernur Banten pada Kamis, 20 Agustus 2026. Acara Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Provinsi Banten menjadi momentum krusial bagi konsolidasi pemuda dan penguatan sinergi program kesejahteraan sosial di wilayah Banten.
Momen ini menghadirkan berbagai pokok pikiran strategis, mulai dari arahan Kementerian Sosial RI, komitmen Pemerintah Provinsi Banten, hingga kesiapan eksekusi dari jajaran jajaran Karang Taruna di tingkat daerah.
Wakil Menteri Sosial (Wamensos) RI, Agus Jabo Priyono, menyampaikan orasi kebangsaan yang sarat pesan moral dan penekanan program prioritas nasional. Mengawali sambutannya, Wamensos memberikan sentilan konstruktif mengenai komposisi kepengurusan Karang Taruna yang dilantik agar lebih memperhatikan keterwakilan perempuan.
“Cuman tadi saya lihat perempuannya tidak nyampe 30%. Nah, itu kalau verifikasi nggak lolos,” ujar Agus Jabo dengan nada berseloroh yang disambut senyum hadirin.
Mengutip pesan kepemimpinan daerah bahwa pemerintah dan pemuda harus meminimalisasi wacana dan memperbanyak aksi, Agus Jabo menegaskan pentingnya eksekusi nyata. “Kita tidak perlu banyak kata-kata, tapi kita harus kerja nyata,” lanjutnya.
Poin utama pidato Agus Jabo tertuju pada mandat khusus Presiden Prabowo Subianto kepada Kementerian Sosial untuk membangun Sekolah Rakyat. Program ini dirancang sebagai sekolah berasrama (boarding school) gratis dari jenjang SD hingga SMA bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Ia menceritakan akselerasi target pembangunan tersebut, di mana perintah dimulai pada Maret 2025 dengan target 100 sekolah pada Juli 2025.
“Alhamdulillah, kemudian kita bisa membangun 166 Sekolah Rakyat,” ungkapnya.
Mengutip data BPS, Wamensos memaparkan masih ada sekitar 4,1 juta anak Indonesia yang tidak sekolah atau putus sekolah, dengan 76% di antaranya terhalang faktor biaya. Selain itu, penelitian menunjukkan lebih dari 64% anak dari keluarga miskin berisiko tetap berada di lingkaran kemiskinan saat dewasa.
Oleh karena itu, negara harus hadir melalui tiga fokus utama:
* Memutus transmisi kemiskinan antar-generasi melalui jalur pendidikan.
* Memberikan harapan baru bagi keluarga kurang mampu.
* Memastikan keluarga miskin mendapatkan ruang agar hidup berdaya, mandiri, serta bahagia lahir dan batin.
Ia menambahkan bahwa program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat hadir untuk menjangkau masyarakat yang selama ini luput dari perhatian. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem mencapai 0% pada tahun ini serta menurunkan angka kemiskinan umum hingga di bawah 5% pada 2029.
“Setiap sidang kabinet, Presiden selalu menyampaikan tentang Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945. Bahwa ekonomi harus diurus secara kekeluargaan untuk menyejahterakan bangsa,” terangnya.
Menutup pidatonya, Agus Jabo mengajak Karang Taruna mengembalikan spirit gotong royong dan menjadikan agenda pengentasan kemiskinan sebagai arena utama pergerakan pemuda.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Banten menyambut positif pengukuhan pengurus Karang Taruna dan menegaskan kesiapan untuk berjalan beriringan. Gubernur Banten, Andra Soni, menekankan pentingnya peran strategis Karang Taruna sebagai mitra pemerintah di tingkat akar rumput.
Pemprov Banten mendorong agar Karang Taruna tidak hanya menjadi wadah seremonial, melainkan motor penggerak pembangunan sosial ekonomi di desa dan kelurahan. Sinergi antara program pemerintah daerah dan kepekaan sosial generasi muda diharapkan dapat mempercepat penyelesaian berbagai tantangan daerah, seperti penanganan pengangguran usia muda, pemberdayaan ekonomi kreatif lokal, serta partisipasi aktif dalam program-program sosial masyarakat.
Gubernur Banten menegaskan bahwa pintu kolaborasi Pemprov Banten terbuka lebar bagi gagasan dan aksi nyata Karang Taruna yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan warga Banten.
Usai rangkaian acara pengukuhan, Ketua Karang Taruna Provinsi Banten, Yudi Budi Wibowo, memberikan keterangan resmi terkait arah langkah organisasi di bawah kepemimpinannya.
Yudi menjelaskan bahwa prosesi pengukuhan ini merupakan pemenuhan regulasi organisasi yang berlandaskan ketentuan Kementerian Sosial RI. “Hari ini kami melaksanakan pengukuhan. Sesuai dengan peraturan Kementerian Sosial sebagai induk aturan Karang Taruna, Surat Keputusan (SK) kami diturunkan oleh pimpinan pusat dan kemudian dikukuhkan melalui SK Gubernur,” kata Yudi.
Yudi menegaskan bahwa Karang Taruna lahir untuk membantu pemerintah dalam bidang kesejahteraan sosial dan pemuda. Pihaknya siap menyelaraskan agenda kerja organisasi dengan program-program Pemprov Banten.
“Kami berkomitmen untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten guna menyelesaikan beberapa target pemerintah daerah, baik yang tercantum dalam RPJMD, visi-misi, maupun rencana pembangunan lainnya,” ujar Yudi.
Dua fokus utama yang akan digarap mencakup pemberdayaan pemuda dan penanganan masalah sosial.
Sebagai langkah awal, Karang Taruna Banten akan menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) serta merapikan struktur koordinasi hingga tingkat desa dan kelurahan.
“Fokus ke depan kita akan melakukan rapat kerja. Kita akan berkoordinasi dengan teman-teman di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, hingga kelurahan. Selama ini kader Karang Taruna sudah aktif bekerja di lapangan, seperti pada momen HUT RI. Setelah ini kita rapikan koordinasinya agar program ke depan terencana dengan baik,” jelasnya.
Menjawab pertanyaan media mengenai kemandirian dan skema program, Yudi menekankan bahwa Karang Taruna Banten memegang prinsip inklusif sesuai arahan Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT).
“Sesuai arahan, Karang Taruna harus inklusif, tidak boleh eksklusif. Tugas pokok kita memang membantu pemerintah di bidang sosial dan kepemudaan. Namun dalam perjalanannya, kami sangat terbuka untuk bekerja sama dan bermitra dengan pihak swasta maupun elemen lainnya secara seiring,” paparnya.
Yudi menutup keterangannya dengan menegaskan kembali komitmen penuh organisasi dalam mendukung kepemimpinan daerah.
“Sebagai ‘anak kandung’ pemerintah, mau tidak mau kita mendukung penuh program Pak Gubernur. Kita siap membantu menjalankan dan menyelesaikan visi-misi daerah, baik dalam rencana pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang,” pungkasnya.(yogi)
