Pengadaan 40 Laptop Rp800 Juta di Disdikpora Pandeglang, DPRD Pilih Bungkam

oleh
Ilustrasi pengadaan laptop

FAJARBANTEN.CO.ID-Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Pandeglang mengalokasikan anggaran sebesar Rp800 juta untuk pengadaan 40 unit laptop pada tahun anggaran 2025. Laptop tersebut rencananya akan didistribusikan ke sejumlah Sekolah Dasar (SD).

Informasi ini tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), dengan kode RUP 54534230. Anggaran bersumber dari APBD Pandeglang 2025, dengan estimasi harga satuan mencapai Rp20 juta per unit.

Pelaksanaan kontrak dijadwalkan berlangsung mulai Maret hingga Desember 2025.

Sekretaris Disdikpora Pandeglang, Nono Suparno, mengaku belum dapat memberikan penjelasan lebih lanjut. Ia menyebut, padatnya agenda menjadi alasan belum adanya keterangan resmi dari pihaknya.

“Tim saya masih banyak agenda. Saya sudah bahas dengan tim, tapi sekarang belum bisa beri keterangan soal itu,” ungkap Nono dihubungi melalui sambungan telepon Rabu 28 Mei 2025.

Nono menambahkan, pengadaan tersebut berada di bawah bidang pendidikan dasar dan akan digunakan oleh sekolah-sekolah dasar di Pandeglang. Namun ia menegaskan, penjelasan teknis akan disampaikan langsung oleh tim terkait.

Baca Juga  Pembentukan KopDes Merah Putih di Pandeglang, Pemda Siapkan Anggaran Sosialisasi dan Badan Hukum

“Iya, laptop itu untuk SD. Nanti tim teknis kami yang akan menjelaskan secara detail,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Pandeglang, Tubagus Udi Juhdi, enggan memberikan komentar saat dimintai tanggapan terkait pengadaan tersebut.

“Ini kan sedang acara RSUD, kok wawancaranya soal Dindik. Ini persoalan RSUD, bukan Dindik,” ujar Tb Udi usai menghadiri peresmian RSUD Labuan.

Baca Juga  KAHMI dukung Pinjaman Rp 1 Triliun oleh Pemkab Pandeglang

Saat ditanya lebih lanjut mengenai apakah anggaran Rp800 juta untuk 40 unit laptop itu tergolong rasional atau tidak, politisi Partai Gerindra itu tetap memilih irit bicara.

“Memangnya sudah direalisasikan? Itu kan baru e-Katalog, dan sesuai e-Katalog,” ujarnya singkat.

Sikap serupa juga ditunjukkan Sekretaris Komisi IV DPRD Pandeglang, Erin Fabiana Ansori. Ia menyatakan belum bisa memberikan tanggapan karena masih menunggu pernyataan resmi dari Ketua Komisi. (Asep)