Refleksi 26 Tahun Banten ; HMI Serang Soroti Kinerja OPD dibanten serta Pengawasan DPRD

oleh 2 views

FAJARBANTEN.CO.ID – Aliansi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Se-Banten menyampaikan penyataan sikap resmi bertepatan dengan momentum peringatan Ulang Tahun ke-26 Provinsi Banten. Momentum ini ditegaskan sebagai ruang evaluasi kritis atas efektivitas pengelolaan anggaran publik serta kualitas fungsi pengawasan di tingkat pemerintahan daerah. aksi tersebut dilaksanakan didepan Gedung DPRD Provinsi Banten.

Eman Sulaeman selaku Ketua Umum HMI Cabang Serang memaparkan latar belakang evaluasi ini yang berawal dari temuan indikasi anomali pada sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah.

“Evaluasi ini berawal dari pencermatan kami terhadap skema pengadaan di Dinas PRKP (Perkim) Banten, khususnya pengerjaan paket Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) yang terindikasi mengalami pemecahan paket massal. Ketika anggaran publik dalam skala besar dikelola tanpa prinsip transparansi yang ketat, maka di situlah potensi kerugian daerah dan penurunan kualitas fasilitas publik terjadi”, tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti peran strategis lembaga legislatif daerah yang dinilai belum maksimal dalam menjalankan fungsi kontrol anggaran terhadap program-program pemerintah provinsi.

Baca Juga  Acara Lepas Sambut Danramil 0602-17/Carenang Penuh Keakraban Bersama Anak-Anak Yatim

“Lemahnya pengawasan dari DPRD Banten membuat anomali pengadaan di dinas teknis terkesan dibiarkan tanpa evaluasi yang mendasar. DPRD Banten seharusnya menjadi benteng utama dalam menjaga akuntabilitas anggaran, bukan justru membiarkan pemborosan terjadi di tengah banyaknya persoalan publik yang belum terselesaikan”, lanjutnya.

Menutup pernyataannya, ia menegaskan bahwa Aliansi HMI Se-Banten telah menyiapkan langkah konkret berupa pengawalan yang lebih ketat demi mendorong penegakan hukum dan evaluasi etik secara menyeluruh.

Baca Juga  Pastikan Keamanan, Dandim 0819/Pasuruan Dan Karutan Bangil Sapa Warga Binaan

“Sebagai komitmen fungsi kontrol sosial, Aliansi HMI Se-Banten akan mengawal persoalan tata kelola anggaran dan aset daerah ini melalui aksi lanjutan. Langkah ini diambil untuk memastikan adanya penanganan hukum yang independen atas dugaan penyimpangan pengadaan serta evaluasi etik terhadap kepemimpinan di DPRD Banten,” pungkasnya. (Bad)