FAJARBANTEN.CO.ID-Seperti diketahui, belum lama ini Indikator Politik Indonesia telah melakukan survei kepuasan publik terhadap kinerja kepala daerah yang dilakukan pada 12-19 Mei 2025 dengan melibatkan responden di enam provinsi di Jawa.
Pengambilan sampel disebut menggunakan multistage random sampling, dengan margin of error antara 4,1 hingga 5 persen. Adapun survei dilakukan kepada 3.100 responden dilibatkan dengan metode multistage random sampling dan wawancara tatap muka.
“Provinsi Banten mencatat tingkat kepuasan terendah. Sementara itu, di Jawa Tengah dan Banten, banyak warga tidak mengetahui program-program unggulan gubernurnya meskipun dinilai baik oleh yang mengetahuinya,” ucap pendiri sekaligus Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dikutip redaksi, Selasa (3 Juni 2025) malam.
Menyimak hasil survei IPI tersebut, tokoh banten yang juga Ketua BPD PHRI Provinsi Banten GS Ashok Kumar menyebut, sangat kurang elegant sama sekali landasannya perihal penilaian tingkat kepuasaan publik se-pulau jawa terhadap kinerja Gubernur Banten Andra Soni dengan prosentase 50,8 dan Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah dengan angka 42,3.
“Tidak sepatutnya dijadikan seperti ajang kompetensi sesama kepala daerah. Lalu ujuk-ujuk mengklasifikasi rapot urutan ke 6 buat provinsi tercinta kami Banten. Terkecuali sejak dari awal secara resmi sudah dipublikasikan parameternya atau indikator penilaiannya apa saja, aspek aspek pencapaiannya. Untuk dikompetisikan misalnya guna merebut sebuah penghargaan,” ujar GS Ashok Kumar.
GS Ashok Kumar yang juga menjabat Ketua Dewan Pembina Utama IKEI Se- Indonesia ini menerangkan, dalam menjalankan roda pemerintahan tidak dapat disamakan dengan menjalankan sebuah perusahaan. Bahwa ada probation periode atau masa percobaan 3 bulan seperti karyawan. Bila gagal atau tidak memenuhi persyaratan perusahaan akan melakukan pemutusan hubungan kerja. Tentu sangat bertolak belakang jika bicara pemerintahan.
“Jadi kalau bicara survei, bisa dilihat penilainya saja bukan tatanan metric komposisinya saja sudah tidak tepat sasaran buat Gubernur Banten 50,8 Wakil Gubernur 42,3. Bila diakumulasi jumlah nominalnya sudah 93,1. Kami tegaskan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur itu sudah sepaket dalam menjalankan roda pemerintahan sebagai kepala daerah. Mengapa diadu dan di breakdown score pencapaian mereka sebagai gubernur dan wakil gubernur,’ tukas GS Ashok Kumar.
“Popularitas kepala daerah penilaiannya bukan dilihat dari unggahan di medsos, melainkan program konkrit dan kerja nyata yang dilaksanakan sejalan dengan amanat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming,” imbuh GS Ashok Kumar.
Pandangan kami, lanjut GS Ashok Kumar, hanya semata balance of fairness bahwa sesama kepala daerah tidak dijadikan ajang penilaian kompetensi. Apalagi baru seumur jagung memimpin daerahnya, masih tersisa kurang lebih 4 tahun 8 bulan lagi masa kepemimpinan.
“Padahal para gubernur dan wakil gubernur se-Indonesia fine fine saja mereka intens berkomunikasi, melakukan sinergi dan kolaborasi tanpa berkompetisi,” cetus GS Ashok Kumar.
Lebih jauh GS Ashok Kumar mengungkapkan bahwa dirinya mengenal persis kinerja dan kiprah serta kesantunan Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah.
“Kami meyakini kedua pemimpin Banten saat ini, akan membawa perubahan positif bagi Provinsi Banten terutama di sektor kepariwisataan serta keberhasilan dari sektor-sektor lainnya yang secara menyeluruh untuk masyarakat Banten seutuhnya,” pungkas GS Ashok Kumar.(Red).
