Kompolnas Apresiasi Penghargaan Presiden Kepada Tujuh Satker Polri Dalam Kunjungan Kerja Di Pandeglang.

oleh

PANDEGLANG–Tim Kompolnas melakukan Kunjungan Kerja dalam rangka koordinasi dan tindak lanjut hasil akhir Rekomendasi Penelitian Kompolnas T.A 2023 berjudul: “Pola Pengamanan Polri Pada Obyek Vital Nasional di Kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Indonesia, terkhusus Rekomendasi teknis Pembangunan Infrastruktur Jalan dan BTS di Kawasan Ujung Kulon Banten, pada Kamis, 17/10/2024.

Dalam kegiatan tersebut, Ketua Tim Kompolnas, H. Mohammad Dawam, SHI., M.H., didampingi Kompol Imam Buchori, S.H., S.I.K, M.AP, Kasubbag Pemantauan dan Evaluasi Set. Kompolnas, Yosef Gaspar Matheus Da Costa, S.H., dan Teguh Sopanji Putra dari Staf Set. Kompolnas. Tim Kompolnas disambut antusias, menerima paparan dari Waka. Polres Pandeglang, Kompol Asep Jamal; Ardi Andono, S.TP.,M.Sc, Kepala Balai TNUK; Asep Rahmat, S.T, Kepala Dinas PUPR Kab. Pandeglang dan Lukman, perwakilan PUPR Provinsi Banten.

“Kunjungan ini sangatlah penting terutama dalam rangka meningkatkan koordinasi antara pihak kepolisian dengan lembaga-lembaga terkait khususnya di Ujung Kulon yang merupakan wilayah strategis dan memiliki nilai ekologis tinggi sebagai situs warisan dunia. Dengan adanya pembangunan jalan dan BTS, kami optimis bahwa akses menuju kawasan Ujung Kulon akan semakin baik dan akan mempercepat respons kami terhadap kondisi-kondisi darurat serta meningkatkan layanan kepolisian kepada masyarakatt. Kami juga berkomitmen untuk terus mendukung setiap program yang dicanangkan, terutama yang berberdampak positif bagi keamanan dan kenyamanan di wilayah hukum kami. Kami percaya bahwa koordinasi yang baik antara Pemerintah, Kompolnas, dan pihak kepolisian, maka semua tantangan dapat kita atasi bersama,” papar Waka. Polres.

Baca Juga  Desa Cipicung Terus Berbenah Dalam Pembangunan Untuk Kepentingan Masyarakat

Dalam paparannya, Anggota Kompolnas, H. Mohammad Dawam, SHI., M.H., menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Joko Widodo yang telah memberikan penghargaan kepada tujuh satker Mabes Polri yang dipandangnya sebagai fakta realitas sekaligus tantangan Institusi Polri kedepan.

“Kompolnas sebagai lembaga yang bertugas membantu Presiden menetapkan Arah Kebijakan Strategis Polri tentu mengapresiasi atas penghargaan tertinggi Polri berupa Nugraha Sakanti yang diberikan oleh Presiden kepada tujuh satuan kerja Mabes Polri, dimana penghargaan serupa ini belum pernah diberikan kembali sejak Presiden Ir. Soekarno pada 1961 memberikannya kepada Brigade Mobil Polri berupa Sakanti Yana Utama melalui Keppres 591/91 itu. Tentu penghargaan ini menjadi momentum anugerah sekaligus tantangan bagi masa depan Polri untuk terus memperbaiki kinerja dan pelayanannya secara lebih profesional lagi. Terlebih catatan saya selalu anggota Kompolnas bahwa ketujuh satker tersebut linier berkelindan langsung terhadap apa yang selama satu periode Kompolnas periode 2020-2024 telah memberikan Usulan Arah Kebijakan Polri kepada Presiden,” tutur Dawam.

Ketujuh satker tersebut adalah Korbrimob, Bareskrim, Korlantas, Densus 88 AT, Pusdokkes, Baharkam serta Divhubinter. “Sejauh catatan saya, Kompolnas telah mengusulkan Arah Kebijakan Polri terkait Korbrimob yaitu bahwa setelah berdiskusi mendalam dengan Pihak Korbrimob, Kompolnas juga mengusulkan kebijakan pembangunan Standarisasi Pola Penyimpanan Senjata Api diberbagai Polda secara bertahap guna memastikan keamanan dalam penyimpanannya, sekaligus Korbrimob juga menjadi bagian penting dari hasil penelitian Komisioner Yusuf yang secara khusus menyoroti Pola Pengamanan Polri Pada Aksi Demontrasi dan Kajian Komisioner Poengky Indarti tentang Pola Penguatan Harkamtibmas di daerah DOB Papua. Adapun Bareskrim, semisal hasil kajian Komisioner Benny J. Mamoto tentang penguatan Direktorat PPA, juga pengusulan Arah Kebijakan Polri terkait penguatan Direktorat Siber dibeberapa Polda yang sedang berjalan, juga penggunaan metode Scientific Cryme Investigation dalam Penegakan Hukum dengan pemanfaatan CCTV diseluruh area publik maupun lokasi tertentu dengan bekerjasama dengan aparatur penerintah dan masyarakat secara terpadu. Adapun rekomendasi hasil FGD kerjasama Kompolnas dengan Korlantas juga telah disampaikan kepada Kapolri dalam beberapa bulan lalu,” paparnya.

Baca Juga  Kejari Pandeglang Musnahkan 33 Barang Bukti Hasil Tindak Pidana

Tak luput satker lainnya menjadi topik pembahasan yang menarik dalam diskusi tersebut. “Sedangkan Densus 88 AT disamping salah satu satker yang menjadi fokus kajian pada penelitian saya di tahun 2021 dan 2022 ia adalah pemenang pada ajang Kompolnas Awards 2023 serta Pusdokkes adalah pemenang Kompolnas Awards 2024 lalu. Lantas hasil FGD Kompolnas dengan Divhubinter juga menelorkan beberapa point penting terkhusus pada penguatan peran Diplomasi Atase Kepolisian diberbagai negara sahabat,” tuturnya.

“Tak kalah pentingnya adalah hasil penelitian Komisioner Pudji Hartanto Iskandar tentang penguatan fungsi Binmas Polri dan juga hasil penelitian Komisioner Albertus Wahyurudhanto terkait penguatan kelembagaan Bhabinkamtibmas sekaligus hasil penelitian saya terakhir berjudul: “Pola Pengamanan Polri Pada Obyek Vital Nasional di Kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Indonesia, yang mana hari ini saya cek langsung progres pembangunan infrastruktur akses jalan menuju lokasi pariwisata di Ujung Kulon Banten ini. Hal penting yang sangat krusial menjadi perhatian Baharkam Polri saat ini dalam pelayanannya,” tambahnya.

Baca Juga  Sidang Lanjutan Praperadilan Anthony Hamzah Hadirkan 2 Saksi Ahli Hukum Pidana

Kunjungan kali ini diharapkan akan menghasilkan koordinasi yang efektif antara Pemerintah Pusat, daerah, serta aparat kepolisian untuk merealisasikan Hasil Rekomendasi pembangunan infrastruktur di kawasan Ujung Kulon yang akan membawa dampak positif bagi masyarakat, meningkatkan akses ke wilayah, mempermudah pelayanan kepolisian, dan pada akhirnya mendukung upaya menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan tersebut. Hal ini diungkapkan Asep Rahmat S.T., selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Pandeglang dengan mengatakan bahwa sejak Tahun 2023 Jalan Masuk Ke Taman Nasional Ujung Kulon yakni Jalan Sumur – Taman Jaya telah beralih status dari Jalan Kabupaten menjadi Jalan Provinsi Banten dengan sumber anggaran dari APBD Provinsi Banten dengan luas keseluruhan mencapai 24 Km.

“Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) dibawah koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dirjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem ini kedepan diharapkan juga mampu menghasilkan devisa negara. Maka kedatangan Kompolnas kami berharap bisa menyampaikan kepada Pemerintah Pusat sehingga pada tahun selanjutnya wisata Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) bisa menjadi salah satu destinasi wisata alam yang semakin terkenal,” harapnya. Selanjutnya Tim Kompolnas dibersamai anggota Polri, Kepala Balai TNUK dan dari PUPR Provinsi Banten, melihat secara langsung lokasi pembangunan infrastruktur jalan tersebut