Wujudkan Program 100 Hari Kerja, F-PAN Apresiasi Bupati Serang Cairkan TPP & Gaji ke-13 ASN On-Time

oleh
Fraksi PAN DPRD Kabupaten Serang mengapresiasi Pemkab Serang Cairkan TPP & Gaji ke-13.

FAJARBANTEN.CO.ID-Bupati dan Wakil Bupati Serang Rau Zakiyah dan Najib Hamas berkomitmen mewujudkan program-program kampanye dalam 100 hari kerja. Salah satunya adalah membayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Gaji ke-13 ASN yang sempat tersendat beberapa waktu lalu secara full 100 persen dan tepat waktu.

Ketua Fraksi PAN DPRD Kabupaten Serang Desi Ferawati pun mengapresiasi gerak cepat sang bupati dalam menjalankan dan mewujudkan salah satu program 100 hari kerjanya sebagai bukti nyata dan respon cepat seorang pemimpin daerah.

Tentu saja hal ini menjadi angin segar dan berita bahagia yang disambut para ASN di Kabupaten Serang. Apalagi waktunya bertepatan dengan tahun ajaran baru yang tentunya sangat dibutuhkan bagi ASN yang anaknya bersekolah.

“Ini langkah konkret dan tepat sasaran. Tidak hanya menyejahterakan ASN, tetapi juga menunjukkan manajemen birokrasi yang gesit, ini kerja nyata pemimpin baru dan yang penting On-Time pencairannya,” tegas Desi, Kamis (19/6/2025).

Baca Juga  Dinilai Tak Netral, Empat Sekdes dan Satu Pendamping Desa di Cikedal Dilaporkan ke Bawaslu Pandeglang

Seperti diketahui pencairan TPP reguler untuk bulan Juni telah dilakukan pada 4 Juni 2025, disusul gaji ke-13 pada 11 Juni, dan TPP ke-13 pada 16 Juni 2025. Seluruhnya dibayarkan secara penuh, tanpa penundaan.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Serang, Sarudin, menjelaskan bahwa realisasi ini dimungkinkan berkat membaiknya kondisi keuangan daerah, salah satunya akibat implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran pemerintah daerah.

Baca Juga  Panaskan Mesin Politik, PDI Perjuangan Banten Solid Menangkan Airin-Ade

“Alhamdulillah, kondisi fiskal kita cukup stabil. Kami tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian dan kemampuan keuangan daerah agar semua berjalan proporsional. Untuk TPP ini tergantung kondisi keuangan daerah,” kata Sarudin. (yogi)