FAJARBANTEN.CO.ID-Eskalasi internal di ranah organisasi guru Kota Cilegon memanas. Forum Komunikasi Guru PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) Kota Cilegon secara terbuka menyatakan sikap tidak lagi sejalan dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Cilegon.
Pemicu utama keretakan ini adalah perbedaan prinsip yang tajam mengenai arah kebijakan dan keterwakilan nasib guru PPPK dalam menyambut Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang digelar oleh Pengurus PPPK Pusat Indonesia tahun 2026 di Bandung.
Langkah ini diambil setelah Forum Komunikasi Guru PPPK Cilegon menilai bahwa respons dan dukungan dari PGRI daerah terkait agenda krusial nasional tersebut sangat minim dan cenderung tidak akomodatif terhadap kepentingan riil para guru PPPK di akar rumput.
Titik Pecah: Agenda Strategis Rakornas Bandung 2026
Rakornas PPPK 2026 di Bandung merupakan momentum krusial yang membahas regulasi krusial seperti kepastian karir, jaminan kesejahteraan jangka panjang, hingga kejelasan formasi serta status PPPK secara nasional.
Namun, alih-alih bergerak bersama sebagai satu garis perjuangan, PGRI dinilai memiliki agenda dan prioritas lain yang tidak seirama dengan urgensi yang dibawa oleh pengurus pusat PPPK.
“Kami menghormati PGRI sebagai organisasi profesi senior. Namun untuk urusan Rakornas Bandung 2026, kami terpaksa memilih jalan yang berbeda. Kebutuhan perjuangan guru PPPK saat ini membutuhkan kecepatan, ketegasan, dan fokus penuh yang tampaknya belum bisa diakomodasi secara optimal di sana.”
*Independensi Demi Nasib Guru PPPK Cilegon*
Dengan menyatakan tidak sejalan, Forum Komunikasi Guru PPPK Kota Cilegon menegaskan komitmennya untuk mengawal langsung aspirasi para guru ke Bandung tanpa hambatan birokrasi organisasi lain. Ada beberapa poin utama yang mendasari sikap independen ini:
Kecepatan Manuver Kebijakan: Masalah PPPK menyangkut regulasi pusat yang dinamis. Forum membutuhkan ruang gerak yang mandiri tanpa perlu tersandera oleh rantai birokrasi internal organisasi yang lamban.
Keterwakilan yang Total: Di panggung Rakornas Bandung, Forum ingin memastikan bahwa suara spesifik dari guru PPPK Cilegon — terutama terkait hak profesi dan jaminan kerja ke depan — disuarakan secara utuh, bukan sekadar pelengkap.
Fokus pada Hasil Riil: Hubungan langsung dengan Pengurus PPPK Pusat Indonesia dianggap jauh lebih taktis dalam mengejar kejelasan nasib ketimbang mengandalkan mediasi pihak ketiga.
Perbedaan jalan ini menjadi babak baru bagi perjuangan guru di Kota Cilegon. Forum Komunikasi Guru PPPK Kota Cilegon menyatakan siap menanggung segala konsekuensi logis demi memastikan seluruh guru PPPK di Kota Baja mendapatkan hak, keadilan, dan kepastian masa depan yang layak di tingkat nasional.(*/Yogi)
