SERANG – Anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi PKB, Umar Barmawi, menggelar Reses Ke-3 tahun sidang 2026 yang berlangsung khidmat di Kampung Cijeruk Masjid, Desa Sendang Sari, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, pada Senin (22/6/2026). Dalam pertemuan tatap muka tersebut, Umar Barmawi dibanjiri berbagai keluhan warga mulai dari infrastruktur jalan rusak hingga carut-marut data penerima bantuan sosial.
Salah satu keluhan utama datang dari perwakilan warga Desa Sanding yang mengeluhkan rusaknya akses jalan poros desa dari arah Balai Desa melewati RT 03 hingga tembus ke RT 02 RW 01 menuju sekolah SD Sanding 2. Akibat rusaknya jalan, mobilitas harian anak-anak sekolah dan warga menjadi sangat terganggu.
Menanggapi hal tersebut, Umar Barmawi meminta tokoh masyarakat setempat segera membuat usulan tertulis secara detail mengenai lokasi, panjang, dan luas jalan agar dapat dimasukkan ke dalam Program Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) aspirasi DPRD Provinsi Banten.
”Tinggal dibuat saja usulannya; jalan apa, kampung apa, RT-RW berapa, dan luasnya berapa. Nanti biar kami masukkan ke Pokir aspirasi DPRD agar bisa segera direalisasikan,” tegas Umar di hadapan konstituennya.
Selain masalah infrastruktur lokal di Kecamatan Petir, perwakilan warga Desa Negara Padang juga mempertanyakan kejelasan survei jalan kabupaten yang menghubungkan poros strategis 24 jam ke wilayah Seuat, Kadumanggu, hingga Baros. Umar menjelaskan bahwa kendala belum masuknya perbaikan jalan tersebut dikarenakan belum tersedianya dokumen Detail Engineering Design (DED) di Dinas PUPR Kabupaten Serang.
Kendati demikian, pihaknya berkomitmen untuk terus mendorong program pembangunan infrastruktur di Kabupaten Serang, termasuk rencana proyek Jalan Kubang Jaya – Kadu Genep senilai Rp1,3 miliar, serta program Inpres Jalan Desa (IJD) di Carenang dan Bojonegara melalui sinergi dengan Komisi V DPR RI.
Di sisi lain, reses kali ini juga diwarnai keluhan warga terkait masalah Program Indonesia Pintar (PIP) dan pemutusan sepihak BPJS Kesehatan gratis (PBI) karena perubahan status desil kemiskinan pada sistem DTKS. Warga mengadukan adanya janda sebatang kara yang kepesertaan BPJS-nya terputus secara mendadak.
Menanggapi carut-marut administrasi kependudukan dan bantuan sosial tersebut, Umar Barmawi membeberkan bahwa saat ini seluruh sistem data di kementerian, dinas sosial, hingga KUA sudah terintegrasi secara online.
Penurunan atau penghapusan bantuan sering kali terjadi secara otomatis oleh sistem jika dalam satu Kartu Keluarga (KK) terdapat anggota keluarga yang terdeteksi bekerja sebagai wiraswasta atau memiliki rekam jejak berobat mandiri secara komersial.
”Sistem sekarang sudah satu pintu dan serba online. Jika desil kemiskinan warga berubah padahal aslinya tidak mampu, silakan foto kondisi rumahnya beserta KTP, serahkan ke kami. Saya akan langsung kawal dan dorong ke Dinas Sosial atau Disdukcapil agar dilakukan verifikasi ulang secara faktual di lapangan,” pungkas Umar.
Umar Barmawi juga menambahkan, selain program infrastruktur dan pendidikan, pada tahun anggaran ini pihaknya berhasil membawa kuota bantuan program bedah rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 316 unit untuk disalurkan kepada masyarakat Banten yang benar-benar membutuhkan. Ia meminta para kader dan perangkat desa aktif melakukan pendataan warga miskin secara objektif agar bantuan tepat sasaran. (Yogi)
