TANGERANG — Gelombang kemarahan publik mulai tak terbendung. Dugaan aliran dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp500 juta ke rekening pribadi Kepala Desa Rawa Burung, Kecamatan Kosambi, H. Ahmad Damhuri alias Boyo, memicu reaksi keras dari masyarakat.
Program yang seharusnya menjadi harapan peningkatan gizi anak-anak justru kini diselimuti kecurigaan. Publik mempertanyakan: bagaimana mungkin dana yang diduga terkait program negara bisa masuk ke rekening pribadi seorang pejabat desa?
“Ini bukan sekadar soal administrasi. Ini soal hak anak-anak untuk mendapatkan makanan bergizi,” ujar salah satu warga Kosambi dengan nada kecewa.
Desakan pun menguat. Warga, aktivis, hingga pemerhati kebijakan publik meminta aparat penegak hukum tidak tinggal diam. Mereka menuntut audit forensik, penelusuran aliran dana, hingga pengungkapan transparan siapa saja pihak yang terlibat dalam pengelolaan program tersebut.
Di tengah tekanan publik, H. Ahmad Damhuri menyatakan bahwa dirinya tidak bertindak sebagai kepala desa, melainkan sebagai Ketua Yayasan Alfadhilah yang disebut sebagai mitra pelaksana.
Namun, penjelasan tersebut belum meredakan gejolak. Banyak pihak menilai posisi ganda itu justru memperkuat dugaan adanya konflik kepentingan, karena kegiatan berlangsung di wilayah yang berada di bawah kewenangannya.
Situasi semakin memanas ketika upaya konfirmasi terkait transparansi anggaran tidak mendapatkan jawaban rinci. Minimnya keterbukaan informasi memicu kecurigaan lebih luas di tengah masyarakat.
Sekretaris Jenderal LBH Bongkar, Irwansyah, S.H., menegaskan bahwa kasus ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
“Kalau ada dugaan penyimpangan dana publik, harus dibuka seterang-terangnya. Ini uang rakyat, bukan uang pribadi,” tegasnya.
Kini, tekanan publik mengarah langsung pada aparat penegak hukum. Masyarakat menanti apakah dugaan ini akan benar-benar ditindaklanjuti atau justru menguap tanpa kejelasan.
Di berbagai forum warga, suara yang muncul semakin keras: transparansi atau kehilangan kepercayaan publik.
Program MBG yang digadang-gadang sebagai solusi gizi nasional kini berada di persimpangan. Di satu sisi membawa harapan, di sisi lain terancam oleh dugaan praktik yang belum terjawab.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari instansi terkait mengenai hasil penelusuran atas dugaan tersebut. Media ini akan terus mengawal perkembangan kasus ini dan membuka ruang klarifikasi bagi seluruh pihak terkait.
Satu hal yang kini menjadi sorotan utama: publik tidak lagi hanya menunggu jawaban, tetapi menuntut kejelasan. (*)
