Fajarbanten.co.id- DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Banten menggelar musyawarah wilayah (Muswil) ke-V di Hotel Le Dian, Kota Serang, Rabu (18/12/ 2024).
Muswil ini dihadiri langsung oleh Ketua DPP Apindo Shinta W. Kamdani dan disaksikan oleh Asisten Daerah (Asda) II Setda Banten M Yusuf, Kepala Disnakertrans Banten Septo Kalnadi, dan Kepala DPMPTSP Banten Virgojanti.
Shinta mengatakan, Muswil ini bukan hanya mencari sosok pemimpin Apindo Banten selama lima tahun ke depan, namun juga sekaligus mengevaluasi kinerja pengurus dalam melakukan program kerja selama ini.
“Dalam Muswil ini juga saya tekankan, bahwa Muswil ini bukan hanya tentang menyalurkan hak suara, tapi juga bagaimana kita memilih pemimpin untuk lima tahun ke depan,” katanya.
Menurut Shinta, sosok pemimpin yang akan menakhodai Apindo Banten ini harus bisa menangkap tantangan-tantangan khususnya kondisi ekonomi global.
“Tantangan Apindo kedepan lebih besar. Jadi harus betul-betul menangkap kondisi ekonomi global,” ujarnya.
Sementara Ketua Apindo Banten periode 2019-2024, Yakub F. Ismalil mengatakan, dalam muswil ini pihaknya melakukan pemilihan Ketua Apindo Banten periode 2024-2029, juga sekaligus Ketua Dewan Pengarah nya.
Yakub menjelaskan, dalam muswil ini ada tiga orang calon yang maju. Pertama owner PT Charoen Pokphand Indonesia Kris, kedua Sekretaris DPP Apindo Banten, Tommy Rachmatullah dan Yakub F Ismail petahana.
“InsyaAllah muswil ini akan menghasilkan pengurus yang dapat amanah dalam menahkodai Apindo lima tahun ke depan,” kata Yakub.
Dalam kesempatan ini juga, Apindo Provinsi Banten mengeluhkan akan kondisi yang tengah dihadapi oleh pengusaha saat ini. Yang mana, pada tahun 2025, pemerintah bakal menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Upah Minimum Kabupaten/kota.
Kebijakan itu dinilai membuat para pengusaha babak belur karena, naiknya PPN dan UMK ini akan membuat biaya produksi membengkak yang tentunya akan berdampak pada harga jual. Tingginya biaya produksi juga disebut akan berdampak pada daya beli masyarakat.
Ketua Apindo Banten periode 2019-2024, Yakub F Ismail sebelum acara mengatakan, saat ini sudah banyak perusahaan di Banten yang mengeluhkan dengan tingginya biaya produksi dampak dari kenaikan UMK dan PPN.
“Sudah ada beberapa perusahaan yang menyampaikan kepada kami bahwa di tahun 2025 nanti akan melakukan pengurangan tenaga kerja, biasanya setelah pengurangan-pengurangan, perusahaan itu akan melakukan relokasi pabrik ke daerah yang biaya produksinya jauh lebih rendah,” katanya.
Ia menyebut, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) pun dapat terjadi jika hal tersebut dibiarkan begitu saja. Yakub meminta kepada Pemerintah untuk memberikan solusi atas apa yang tengah dihadapi oleh para pengusaha khususnya pelaku industri padat karya.
Jika pun terjadi relokasi yang tidak bisa lagi dihindarkan, dirinya berharap pemerintah dapat memberikan ruang dengan membuka keran investasi di wilayah Banten Selatan seperti Kabupaten Lebak dan Pandeglang.
Menurutnya, Banten Selatan bisa menjadi solusi untuk menjadi salah satu wilayah solutif bagi industri di Banten.
“Jadi ada pengurangan di sini (Banten Utara,-red), ada penambahan di sana (Banten Selatan,-red). Secara umum Provinsi Banten masih dalam keadaan baik,” ucapnya.
Diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sudah resmi menetapkan kenaikan UMK di delapan kabupaten dan kota se Banten di tahun 2025. Adapun besarannya yakni UMK Kabupaten Pandeglang sebesar Rp3.206.640,32, Kabupaten Lebak Rp3.172.384,39, Kabupaten Tangerang Rp4.901.117,00.
Lalu, Kabupaten Serang Rp4.857.353,01, Kota Tangerang Rp5.069.708,36, Kota Cilegon Rp5.128.084,48, Kota Serang Rp4.418.261,13 dan Kota Tangerang Selatan Rp4.974.392,42. (yogi)
