Libatkan UMKM, Pelaku Usaha Apresiasi Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

oleh

JAKARTA – Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo-Gibran yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) bakal memberikan makan siang gratis dan bantuan gizi kepada 82,9 juta orang jika terpilih dalam kontestasi Pilpres 2024.

Dalam pelaksanaan program tersebut, pasangan ini berkomitmen akan melibatkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk pendistribusiannya

Menanggapi hal itu, pelaku UMKM dari Gerakan Ekonomi Kreatif (Gekraf) Raka Aditya menyambut baik komitmen Prabowo-Gibran dalam membangun kerja sama dengan pengusaha lokal untuk pendistribusian program pemberian makan siang gratis bagi anak di Indonesia.

Menurutnya, hal itu sebagai bukti bahwa program tersebut konkret dan menyentuh kebutuhan masyarakat. Sebab, bukan hanya bertujuan meningkatkan gizi, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian nasional di sektor rill karena melibatkan para pelaku usaha rakyat di seluruh daerah di Indonesia.

“Salah satu sektor penggerak ekonomi masyarakat adalah bertumbuh kembangnya UMKM. Para pelaku UMKM dengan segala jenisnya tentu menjadi bagian pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Usaha susu hingga kuliner bagian dari usaha rakyat, tentunya bisa berperan sentral dalam rangka pelaksanaan program makan siang gratis,” kata Raka Aditya kepada wartawan, Jumat (8/12).

Baca Juga  Jenderal Dudung Dinilai sebagai Penganut Ajaran Jenderal Sudirman dan Jenderal M Yusuf

Koordinator penggerak UMKM di Banten ini menjelaskan, dengan melibatkan para pelaku UMKM dalam program makan dan susu gratis yang dilakukan oleh Prabowo-Gibran, menjadi angin segar bagi mereka disaat tingkat jual beli sedang melemah.

“Para pelaku UMKM susu dan kuliner inilah yang membantu menyediakan sekaligus mendistribusikan sesuai mekanisme teknis yang ditetapkan. Dan satu lagi catatannya, para pelaku UMKM tersebut juga yang akan menjadi pengawas keberlangsungan program tersebut karena mereka yang melaksanakannya,” jelasnya.

Raka Aditya mendorong agar pada pelaksanaannya diatur standar operasional prosedur atau SOP program pembagian makan siang gratis yang mengatur detail pelaksanaan program dan tempat pelaku UMKM terpilih itu dekat/mudah dijangkau.

Artinya, kata Raka Aditya, peluang pengusaha besar untuk monopoli program ini sangat sulit terjadi, karena dikontrol langsung oleh para penggerak UMKM di bawah.

Baca Juga  Derita Tumor Dileher, Pegiat Kesenian Dzikir Saman Butuh Uluran Para Dermawan

“Hal ini sekaligus juga memudahkan proses kontrol penerima manfaat program dan UMKM terpilih pelaksana program. Jadi seandainya terjadi penyelewengan program semisal dimonopoli pejabat, ya masyarakat bisa melaporkan hal tersebut,” ungkapnya.

“Jaringan dan struktur pemerintahan di Indonesia ini kan sudah sangat mengakar, dari mulai pucuk pimpinan negara/presiden sampai pada struktur paling bawah yang diwakili ketua dan perangkat RT (Rukun Tetangga). Sehingga penerima manfaat dan pelaksana program/UMKM-nya benar-benar dari seleksi riil masyarakat,” tambahnya.

Dikatakan Raka Aditya, dengan program makan siang gratis ini, Prabowo-Gibran sedang menyiapkan generasi masa depan yang unggul, khususnya mencegah terjadinya stunting sejak dini.

“Prabowo-Gibran sedang menyiapkan generasi penerus bangsa yang unggul, ini menjadi salah satu concern utama program mereka. Sebagai pelaku dan koordinator UMKM, pastinya kami mendukung program tersebut, karena bukan hanya untuk masa depan anak bangsa, tetapi juga membantu meningkatkan ekonomi para pelaku UMKM di Indonesia,” ucapnya.

Baca Juga  Sambut HUT Ke-2 Porwan Pandeglang, Ini Rangkaian Kegiatannya

“Ke depan bonus demografi akan menjadi salah satu faktor keuntungan bagi bangsa Indonesia dan tentunya dengan sumber daya manusianya yang unggul. Memberikan asupan gizi yang baik bagi anak-anak sejak dini adalah langkah konkrit menyiapkan generasi emas Indonesia,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan program makan gratis ini bakal melibatkan UMKM, Badan Usaha Milik Desa, hingga koperasi. Sementara konglomerat dan perusahaan besar akan dilarang terlibat di dalamnya.

“Yang suplai barang-barang itu apakah itu ayam atau kacang hijau, telur, nasi dan sebagainya, ikan, itu harus UMKM dan harus UMKM lewat Bumdes dan koperasi,” kata Hasim di Rumah Pemenangan Relawan Prabowo, Jakarta Pusat, Rabu (6/9/2023).

Tidak boleh lagi konglomerat-konglomerat yang ikut dalam program ini, termasuk saya,” imbuhnya. (*)