SERANG — Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa Posyandu harus bertransformasi menjadi organ yang efektif dan terintegrasi dengan program pemerintah daerah guna memastikan pemenuhan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta menekan berbagai persoalan sosial dan pembangunan di masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pembina Posyandu Provinsi Banten di Gedung Negara, Kota Serang, Kamis (19/11/2026).
Menurut Andra Soni, keberadaan Posyandu sangat strategis karena berada langsung di tengah masyarakat dan bersentuhan dengan berbagai program prioritas, mulai dari penimbangan dan pengukuran bayi, pencegahan stunting, cek kesehatan gratis, hingga program makan bergizi gratis (MBG) bagi ibu hamil dan menyusui.
Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, peran Posyandu kini tidak hanya sebatas menimbang balita, melainkan menjadi pintu layanan dasar terpadu di desa yang mencakup enam bidang SPM, termasuk pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, ketenteraman dan ketertiban, serta sosial.
”Saya menganggap Posyandu ini merupakan sebuah organ yang efektif apabila kita berikan dukungan maksimal. Kenapa? Karena mereka ada langsung di masyarakat dan mengurusi hal-hal program-program pemerintah yang berkaitan langsung dengan masyarakat,” ujar Andra Soni.
Ia menekankan bahwa target-target yang berkaitan dengan Posyandu harus diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta dikolaborasikan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dinas pendidikan, misalnya, didorong ikut masuk ke Posyandu untuk menyosialisasikan prosedur sekolah gratis bagi jenjang SMA, SMK, dan SKH swasta yang pada tahun ajaran 2026–2027 telah menjangkau sekitar 120 ribu siswa, termasuk dukungan pembiayaan bagi anak berkebutuhan khusus serta rencana kuota 10 ribu madrasah aliyah swasta pada 2026.
Dalam sambutannya, Andra Soni juga menyinggung dukungan di sektor infrastruktur dan perumahan. Melalui program Bang Andra (Bangun Jalan Desa Sejahtera), Pemerintah Provinsi Banten pada 2026 menangani 44 ruas jalan desa dan dua jembatan sepanjang 60,7 kilometer untuk memperlancar akses warga menuju layanan kesehatan maupun pendidikan.
Selain itu, bantuan stimulan perbaikan rumah di Banten meningkat dari sekitar 1.700 unit pada 2025 menjadi lebih dari 11 ribu unit pada 2026, dan ditargetkan meningkat lagi pada tahun berikutnya melalui program Rumah Merah Putih.
Terkait capaian pembangunan, Gubernur memaparkan bahwa cakupan cek kesehatan gratis di Provinsi Banten hingga saat ini mendekati 8,1 juta jiwa, dengan cakupan Universal Health Coverage (UHC) mencapai 98 persen dan angka harapan hidup pada 2026 tercatat 75,58 tahun. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banten pada 2026 mencapai 77,95, dan angka kemiskinan berada di level 5,38 persen—di bawah rata-rata nasional—meski tetap menjadi perhatian agar seluruh warga miskin mendapat perlindungan.
Untuk memperkuat dukungan di tingkat desa, Pemprov Banten menyalurkan bantuan keuangan desa sebesar Rp120 juta per desa pada tahun ini, yang salah satunya dapat untuk insentif, pelatihan kader, serta sarana pendukung Posyandu. Andra Soni meminta para kepala desa memasukkan Posyandu dalam perencanaan dan penganggaran dana tersebut, sekaligus memastikan seluruh Posyandu terdata, terdaftar, dan terbina secara tertib.
”Setiap rupiah dan setiap bantuan harus sampai kepada kader dan masyarakat yang membutuhkan. Dari beberapa hal yang saya sampaikan tadi, enam SPM tadi, ingin saya lihat mulai hari ini bentuk dukungannya kepada Posyandu,” tegasnya.
Menutup arahannya, Andra Soni mengapresiasi para pemenang lomba Posyandu sebagai praktik baik (best practice) dan mengajak seluruh kader terus meningkatkan kapasitas, memanfaatkan teknologi termasuk pencatatan digital dan pembelajaran daring, serta menjaga transparansi pengelolaan bantuan sejalan dengan visi Banten maju, adil merata, dan tidak korupsi. (yogi)







