Gagal Rumuskan Revisi UU Sisdiknas, Ketum PB PII tantang Presiden Copot Nadiem Makarim

oleh

Fajarbanten.co.id – Ketua Umum Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB-PII) Menantang mencopot Sebagai . Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum PB PII Rafani Tuahuns. Ia menganggap Nadiem melakukan kesalahan fatal dalam perumusan Rancangan .

“Hasil kajian kami, Mendikbudristek abai melibatkan publik dalam perumusan draft revisi UU Sisdiknas,”

Rafani Menilai, abainya pelibatan partisipasi publik dalam penyusunan Draft Revisi UU Sisdiknas berdampak pada tidak terakomodirnya kepentingan pendidikan di akar rumput. Ketua umum PB-PII ini mencontohkan, bahwa nasib Pelajar dalam draft revisi UU Sisdiknas tidak diberikan jaminan yang layak.

Baca Juga  Ini 7 Isu Strategis yang akan Dibahas Pertemuan Tahunan Global Tourism Forum 2022 di Bali

“Bagaimana tidak, Pelajar hanya dijadikan objek dalam rancangan, otoritas evaluasi sistem pendidikan nasional sepenuhnya hanya dilakukan oleh pemerintah, selain itu tidak ada muatan hak pelajar dalam rancangan Revisi UU Sisdiknas,” ungkap Rafani

“Sudah cukup ketimpangan pendidikan menganga akibat salah kebijakan Nadiem dua tahun terakhir menghadapi pandemi, Revisi UU Sisdiknas ini sejatinya memberi jaminan hak yang setara untuk semua anak negeri hingga di pelosok, jangan ada lagi diskriminasi dalam pendidikan,” tandas putra asal sulawesi tengah itu.

Rafani juga mengkritisi rancangan revisi UU Sisdiknas yang menurutnya berpotensi mengerdilkan makna Pendidikan. Ia menjelaskan, pemaknaan pendidikan nasional berpotensi menjadi kerdil karena draft UU Sisdiknas ini lebih dominan bicara pendidikan formal.

Baca Juga  Klarifikasi Hendry dan Presiden Tetap Tidak Berkewajiban Resmikan Dewan Pers

“Dalam draft UU ini, Jalur informal dan non formal di kesampingkan, apalagi informal dibuat tidak mengikat, lalu dimana tanggung jawab pemerintah? Antara ketiga jalur ini jangan dibuat hirarki mana yang utama, justru itu tidak memerdekakan, ketika semua sama maka konsekuensinya pemerintah harus memfasilitasi ketiga jalur ini tanpa pengecualian” tambahnya.

Rafani secara tegas menyampaikan, Pelajar Islam Indonesia kecewa terhadap rancangan yang ada, sebab dinilainya tidak secara tegas berpihak terhadap pelajar.

“Kami mempertanyakan keberpihakan pemerintah terhadap pelajar yang kesulitan akses pendidikan seperti apa? Dalam rancangan yang ada, itu tidak ditegaskan secara gamblang,” tuturnya.

Baca Juga  Ketua DPRD Kota Bekasi: Pemkot Harus Berikan Kepastian Hukum Status TKK

Atas dasar penilaian tersebut PB PII menilai nadiem sebagai Mendikbudristek telah gagal dalam merumuskan Sisdiknas yang ramah terhadap prinsip prinsip yang Fundamental.

“Sudah Jelas Nadiem telah gagal menyetir kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset & teknologi dengan baik, banyak kesalahan fatal yang telah dilakukan Nadiem. Kalau ini dibiarkan terus menerus bisa bisa pendidikan kita lebih ruksak lagi. Presiden harus berani tegas untuk mencopot Nadiem Makarim dari Mendikbudristek,” tegas alumni Unversitas Tadulako ini.