CILEGON – Fraksi Demokrat Perjuangan Bangsa DPRD Kota Cilegon menyampaikan keprihatinan sekaligus sikap tegas terhadap pernyataan Wali Kota Cilegon, Robinsar, yang mempersilakan para Ketua RT dan RW untuk mengundurkan diri apabila keberatan dengan belum terealisasinya rencana kenaikan honorarium.
Ketua Fraksi Demokrat Perjuangan Bangsa, Fachri Mohammad Rizki, menilai pernyataan tersebut tidak mencerminkan semangat kemitraan dan penghargaan terhadap peran RT dan RW sebagai ujung tombak pelayanan pemerintahan di tingkat masyarakat.
“Kami memandang bahwa pernyataan tersebut tidak mencerminkan semangat kemitraan dan penghargaan terhadap peran RT/RW sebagai ujung tombak pelayanan pemerintahan di tingkat masyarakat,” ujar Fachri.
Fachri menegaskan, Fraksi Demokrat Perjuangan Bangsa tidak sedang mempertentangkan pemerintah dengan RT/RW. Pihaknya justru ingin memastikan hubungan antara pemerintah dan masyarakat tetap terjaga dengan baik.
“Kami tidak sedang mempertentangkan pemerintah dengan RT/RW. Kami justru ingin memastikan hubungan antara pemerintah dan masyarakat tetap terjaga dengan baik,” katanya.
Namun, menurut Fachri, kepemimpinan bukan hanya tentang menyampaikan janji ketika membutuhkan dukungan rakyat, melainkan juga tentang keberanian mempertanggungjawabkan janji ketika menghadapi keterbatasan.
“Kepemimpinan bukan hanya tentang menyampaikan janji ketika membutuhkan dukungan rakyat, melainkan juga tentang keberanian mempertanggungjawabkan janji ketika menghadapi keterbatasan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya meminta rakyat memahami keterbatasan anggaran, sementara tidak menunjukkan kesungguhan untuk memenuhi komitmennya.
“Jangan meminta rakyat memahami keterbatasan pemerintah, sementara pemerintah tidak menunjukkan kesungguhan untuk memenuhi komitmennya kepada rakyat,” ujar Fachri.
Menurutnya, RT dan RW adalah mitra pemerintah, bukan beban pemerintah. Mereka harus dihormati, diperhatikan, dan disejahterakan.
“RT/RW adalah mitra pemerintah, bukan beban pemerintah. Mereka harus dihormati, diperhatikan, dan disejahterakan,” katanya.
Fachri memastikan Fraksi Demokrat Perjuangan Bangsa akan terus mengawal persoalan ini melalui fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD agar aspirasi para Ketua RT dan RW mendapatkan penyelesaian yang adil dan konkret.
“Kami akan terus mengawal persoalan ini melalui fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD agar aspirasi para Ketua RT dan RW mendapatkan penyelesaian yang adil dan konkret,” pungkasnya. (*/yogi)
