Dr Ali Mahsun ATMO: Don’t Worry be Happy, Pilpres 2024, Ekonomi Rakyat UMKM dan Legacy Presiden Jokowi

oleh

Dr. Ali Mahsun ATMO, M. Biomed. Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS)
Ketua Umum APKLI Perjuangan Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI).

“Kalau kita membaca, memahami dan memaknai Asta Cita yang ditawarkan oleh pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024, terlebih tegaskan sebagai GARIS MERAH ATAU TEGAK LURUS melanjutkan dan menyempurnakan legacy Jokowi, maka kita semua, 65,4 juta pelaku ekonomi rakyat UMKM patut membatinkan lirik lagu Bobby McFerrin: “don’t worry, be happy”! (By dr. Ali Mahsun ATMO, M. Biomed. Jakarta 22 Desember 2023)

Salah satu isu krusial dalam mimbar-mimbar akademik hingga konten kampanye Pilpres RI 2024 adalah soal ketimpangan pendapatan. Beda pendapat dalam sebuah percakapan intelektual adalah hal biasa bahkan setajam apapun mungkin masih bisa dimaklumi. Akan tetapi beda pendapatan, apalagi jurang kesenjangan sosial ekonomi begitu menganga, adalah sebuah ketidakadilan nyata dan sungguh memiluhkan. Sengkarut persoalan itu telah disetir ‘Raja Dangdut’ Rhoma Irama dalam potongan lirik lagunya: yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin!

Pada Minggu 3 Desember 2023 lalu, saya diundang untuk berbicara pada acara Sketsa Pemilu TVRI Nasional dengan tema: Pemilu di Mata UMKM. Topik ini menarik, mengingat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebenarnya sangat potensial untuk menurunkan ketimpangan pendapatan dan kesenjangan sosial ekomomi secara akseleratif.

Di negeri ini ada 65,4 juta pelaku ekonomi rakyat di sektor UMKM atau 99,6% dari jumlah total unit usaha di Indonesia. Menyediakan 97% lapangan kerja. Lebih dari itu, kontribusikan 61% Produk Nasional Bruto (PDB).

Ekonomi rakyat UMKM menjadi sumber lapangan pekerjaan yang terbuka dan prospektif. Menghidupi ratusan juta penduduk Indonesia dan jadi tumpuan utama biaya sekolah puluhan juta generasi milenial dan gen Z. Oleh karena itu, keberpihakan negara terhadap ekonomi rakyat UMKM menjadi sebuah keniscayaan. Dan ini merupakan amanah Pembukaan UUD 1945.

Sebagian besar pelaku ekonomi rakyat UMKM berasal dari kelas menengah ke bawah. Jika ekomomi rakyat UMKM mengalami kemacetan, tergerus atau tergusur ditengah persaingan bebas yang sangat ketat dan kompleks di era one world digital of economy, maka Indonesia terbelenggu dalam situasi kegentingan, kenapa? Karena akibatkan pengangguran, kemiskinan dan kelaparan massal membludak dimana-mana yang ujung dan akhirnya bisa timbulkam gejolak bahkan revolusi sosial yang sulit dikendalikan. Sebuah ongkos yang terlalu mahal bagi perjalanan Indonesia ke depan.

Pertanyaan yang menarik, bagaimana Pilpres 2024 di mata ekonomi rakyat UMKM?

Baca Juga  PT. Lebak Energi Nusantara Salurkan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di 3 Desa

Pemilu 2024 khususnya Pilpres bagi 65,4 juta pelaku ekonomi rakyat UMKM bukan hanya sekedar modal elektoral dan komoditas politik semata. Melainkan sangat mendasar dan strategis dalam menentukan nasib bangsa dan negara ke depan. Kedaulatan ekonomi rakyat akan terwujud manakala pemimpin nasional ke depan melirik dan berpihak nyaya kepada ekonomi rakyat UMKM sebagai ujung tombak sekaligus jangkar ekonomi terkait penciptaan jutaan lapangan kerja baru guna mewujudkan rakyat Indonesia lebih baik, lebih sejahtera dan makmur.

Artinya, Pilpres 2024 bisa jadi kesempatan emas (golden of opportunity) atau sebaliknya sebagai kuburan (killing round) bagi ekonomi rakyat. Oleh karena itu, Presiden dan Wapres hasil Pilpres 2024 hukumnya wajib punya keberpihakan konkret kepada pelaku ekonomi rakyat UMKM di tengah turbulensi ekonomi global yang penuh ketidakpastian dan ketidakstabilan geopolitik. Lebih dari itu, Indonesia sekitar enam tahun lagi bakal menjemput puncak kesempatan atau window of opportunity bonus demografi 2030. Jika sukses akan terjadi transformasi Indonesia maju 2045. Jika gagal akan menuai malapetaka demografi. Yaitu, sekali lagi disampaikan, pengangguran, kemiskinan dan kelaparan massal membludak dimana-mana bahkan bisa menimbulkan ketegangan konfliktual dan kerusuhan sosial yang sulit dikendalikan, sebuah ongkos yang terlalu mahal bagi Indonesia. Dan semua itu berada di pundak Presiden dan Wapres RI 2024-2029 yang meraih mandat dari rakyat Indonesia melalui Pilpres 2024.

Selaku Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS), saya sudah meminta kepada segenap pimpinan organisasi usaha ekonomi rakyat untuk turun gunung, meretas jalan demokrasi yang produktif. Seluruh pelaku ekonomi rakyat mulai dari petani, nelayan, pedagang, pengrajin, industri rumahan, ojol, sopir, becak, seniman, pemulung juga buruh migran mesti bahu-membahu untuk menyukseskan Pilpres 2024 secara damai, bersatu, guyup dan rukun.

Pesta demokrasi 2024 adalah momentum sangat mendasar, penting dan strategis bagi pelaku ekonomi rakyat UMKM untuk melompat maju dan unggul menghadapi one world of digital economy. Oleh sebab itu, wajib datang ke TPS tanggal 14 Februari 2024 menentukan Presiden dan Wapres RI 2024-2029 yang berkomitmen, persisten, peduli dan berpihak nyata kepada ekonomi rakyat UMKM.

Pembangunan merupakan proses yang berkelanjutan, mencakup perbaikan, penyempurnaan dan perubahan dalam berbagai aspek, terutama sektor ekonomi. Kita menaruh harapan besar ke Presiden dan Wapres RI 2024-2029 hasil Pilpres 2024 untuk melanjutkan dan menyempurkan lima (5) legacy keberpihakan Presiden Jokowi kepada ekonomi rakyat.

Pertama, Presiden Jokowi di masa pandemi covid-19 hingga saat ini bertindak nyata mengahadirkan negara untuk melindungi dan menyelamatkan puluhan juta pelaku ekonomi rakyat UMKM dengan program Bantuan Presiden Usaha Mikro (BPUM), Dana Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW), restrukturisasi dan relaksasi, subsidi bunga, dan bansos di dalamnya. Beberapa waktu yang lalu, Presiden Jokowi memberi instruksi kepada Menteri Koperasi dan UKM RI untuk merealisasikan penghapusan utang ekonomi rakyat UMKM.

Baca Juga  Mayjen TNI (Purn) Herwin Suparjo: Jenderal Dudung Sosok Inspiratif dan Inovatif

Kedua, Presiden Jokowi menargetkan 40% dari total kredit modal usaha dinikmati ekonomi rakyat UMKM yang hingga saat ini baru 20%. Oleh karena itu, Kredit Usaha Rakyat (KUR) Rp 460 trilyun tahun 2023 harus dilanjutkan, namun pola dan mekanisme penyalurannya perlu disempurkan agar lebih tepat saran, efektif dan efisien, meminimalisasi penyalahgunaan, dan memperluas kemanfaatannya bagi ekonomi rakyat UMKM.

Ketiga, Presiden Jokowi selalu menekankan agar mampu memaksimalkan teknologi dan mendorong inovasi anak muda (milenial dan gen Z) menyongsong puncak demografi 2030 menuju transformasi Indonesia maju 2045. Millenial-Entrepreneur wajib jadi prioritas karena saat ini: 35% atau 22 juta dari 65,4 juta pelaku ekonomi rakyat UMKM adalah milenial dan gen Z. Perwujudannya melalui skema khusus kredit modal usaha, inkubasi milenial dan gen Z, penyediaan interkoneksi antar daerah, nasional, kawasan regional, dan global. Untuk itu, kebijakan Presiden Jokowi atas NIB (Nomor Induk Berusaha) P-IRT, NPWP, dan sertifikasi halal gratis, kemudahan mendirikan PT Perseorangan serta koperasi harus dilanjutkan dan disempurnakan. Sebab, legal administrasi usaha itu yang menjadi prasyarat untuk mendapatkan kredit permodalan dan kerjasama dengan para pihak. Bahkan negara mestinya menyediakan anggaran Rp 200 trilyun dari APBN untuk percepatan transformasi UMKM.

Keempat, Kebijakan Presiden Jokowi untuk memastikan bahwa 40% APBD Kabupaten, Kota dan Provinsi dibelanjakan produk-produk ekonomi rakyat UMKM. Ini sangat penting, disamping harus terus dikumandangkan cinta dan bangga kepada produk dalam negeri, tanpa guyuran uang di masyarakat ekonomi rakyat, UMKM tidak akan jalan atau stagnan.

Kelima, Presiden Jokowi menargetkan 30 Juta UMKM terdigitalisasi tahun 2024 dan memasuki 2029, semuanya sudah terdigitalisasi. Ini merupakan bagian dari langkah strategis untuk mendorong pelaku UMKM masuk ke ekosistem digital.

Dalam bukunya BUMR: Badan Usaha Milik Rakyat (2015), Tanri Abeng menjelaskan korporatisasi adalah pembentukan badan hukum usaha rakyat dalam bentuk BUMR. Ini adalah solusi terhadap kelemahan struktural koperasi, usaha mikro dan kecil untuk menjadi lembaga pelaku ekonomi yang memiliki posisi sejajar dengan badan-badan usaha lain.
Produktivitas ekomoni rakyat UMKM harus dipacu agar mampu berkompetisi dan unggul dengan Usaha Besar. Tentunya negara wajib hadir melalui serangkaian regulasi, kebijakan dan agenda programatik yang pro pertumbuhan ekonomi rakyat UMKM. Pada saat yang sama, koherensi antar kementerian yang concern dalam pemberdayaan ekonomi rakyat UMKM sangat diperlukan untuk menghindari tumpang-tindih.

Baca Juga  Tingkatkan Semangat Guru, Pemkot Tangerang Naikan Insentif Guru PAUD

Ke depan, Indonesia harus lebih konsern dan fokus untuk ekonomi rakyat UMKM mampu maju dan unggul guna mendongkrak rasio kewirausahaan dalam 6 tahun ke depan atau hingga 2030 mencapai minimal 10% dari 3,49% saat ini. Juga dongkrak pertumbuhan ekonomi 10-12%, prasyarat Indonesia maju 2045. Oleh karena itu, pertama, keberadaan Kementerian Koperasi dan UKM RI harus di up grade dari kementerian negara menjadi departemental. Dan seluruh infrastruktur kelembagaan negara terkait ekonomi rakyat UMKM beserta anggarannya disatukan di Kemenkop dan UKM RI. Kedua, keberadaan LPDB KUMKM RI disatukan dengan seluruh lembaga keuangan pemerintah non perbankan menjadi Badan Keuangan Ekonomi Rakyat RI yang lansung dibawah Presiden RI. Kenapa, minimal 40% dari total plafon pembiayaan kredit modal usaha harus dinikmati ekonomi rakyat UMKM yang saat ini baru 20%. Dan pembiayaan kredit modal usaha ekonomi rakyat UMKM juga syaratkan pendampingan dari hulu hingga hilir, serta berbasis kriteria, penilaian dan karakter ekonomi UMKM Indonesia bukan berbasis eropa (Jerman) yang diterapkan lembaga perbankan. Ketiga, keberadaan UU Ekonomi Digital RI sebuah keniscayaan sebagai payung hukum tata kelola ekonomi rakyat di era digital. Kenapa? Sebanyak 5-6 juta driver online (ojol dan roda empat), 4,1 juta warung kelontong, 15.400 pasar tradisional, serta 40 juta petani dan 1,4 juta nelayan, dan pelaku ekonomi rakyat lainnya harus mampu maju dan unggul, bukan jadi korban ritel modern, e-commerce, paltgorm ekonomi digital di era one world of economy.

Oleh karena itu, selaku Ketua Umum KERIS yang juga Ketua Umum APKLI Perjuangan dan Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI), saya sangat berharap kelima legacy Presiden Jokowi dapat dilanjutkan dan disempurnakan Presiden Wapres terpilih Pilres 2024 demi keberlanjutan dan kedaulatan ekonomi rakyat, bangsa, dan negara.

Kalau kita membaca, memahami dan memaknai Asta Cita yang ditawarkan oleh pasangan Prabowo-Gibran, terlebih tegaskan sebagai GARIS MERAH ATAU TEGAK LURUS melanjutkan dan menyempurnakan legacy Jokowi, maka kita semua, 65,4 juta pelaku ekonomi rakyat UMKM patut membatinkan lirik lagu Bobby McFerrin: “don’t worry, be happy”! *