FAJARBANTEN.CO.ID – Kasus stunting di Kabupaten Lebak masih menjadi perhatian serius. Berdasarkan hasil Survey Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, angka prevalensi stunting di wilayah ini tercatat sebesar 35,5 persen, atau setara dengan sekitar 4.000 kasus.
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Lebak, Tuti Nurasiah, menyampaikan bahwa angka tersebut masih digunakan sebagai acuan, mengingat hasil survei gizi tahun 2024 belum dirilis secara resmi.
“Berdasarkan data hasil SKI 2023, angka stunting di Kabupaten Lebak mencapai 35,5 persen. Saat ini angka tersebut masih menjadi rujukan karena hasil survei tahun 2024 belum dipublikasikan,” ujar Tuti, Rabu (11/06/2025).
Selain merujuk pada data nasional, pemantauan juga dilakukan melalui sistem digital Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), yang dikelola oleh pemerintah daerah. Meski demikian, Tuti menekankan bahwa upaya penurunan stunting tidak cukup hanya mengandalkan data.
“Yang saat ini dilakukan oleh Pemkab Lebak dalam menekan angka stunting adalah mengoptimalkan kolaborasi dengan pihak pentahelix. Artinya, kami melibatkan lima unsur untuk bersama-sama menurunkan angka stunting,” jelasnya.
Kelima unsur dalam pendekatan pentahelix tersebut mencakup: pemerintah, media, dunia pendidikan, pelaku usaha, dan organisasi kemasyarakatan. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan dan penanganan stunting secara berkelanjutan.
“Kami memperkuat kembali unsur-unsur pentahelix ini agar ikut serta dalam penanganan stunting. Tidak hanya dari pemerintah, tapi juga wartawan, dunia pendidikan, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat harus bersama-sama terlibat,” imbuh Tuti.
Senada dengan itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Pemkab Lebak, Iyan Fitriyana, membenarkan bahwa strategi pentahelix menjadi dasar dalam percepatan penanganan stunting di daerah.
“Semua pihak bergerak sesuai dengan bidang dan kapasitas masing-masing. Pendekatan ini penting agar penanganan stunting dapat berjalan lebih efektif dan merata,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Lebak juga terus menggencarkan edukasi kepada masyarakat, pemberian intervensi gizi, serta peningkatan akses layanan kesehatan dan sanitasi. Upaya ini akan terus dilanjutkan sambil menantikan rilis resmi hasil survei gizi terbaru pada tahun 2024, yang akan menjadi tolok ukur keberhasilan program penanganan stunting di daerah. (Ajat)
