Fajarbanten.co.id, Pandeglang – Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (APMD), melakukan aksi unjuk rasa (Unras) di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pandeglang, pada Rabu 20 November 2024.
Pantauan dilokasi, terlihat puluhan masa membawa keranda mayat serta spanduk bertuliskan Bupati dan Budak Kuasanya Perusak Demokrasi Demi Keluarganya dan Kekuasaannya.
Tak hanya itu, masa aksi juga sempat membakar ban dan melemparkan telur busuk kearah kantor Bawaslu, sebagai bentuk kekecewaan masa terhadap tindakan Bawaslu yang diduga keberpihakan dengan Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang nomor urut 2. Sehingga, penanganan dugaan pelanggaran dalam Pilkada 2024 dinilai lemah.
Koordinator AMPD, Ilham Mutahir mengatakan, aksi unjuk rasa yang dilakukan sebagai bentuk keputusan Bawaslu atas penanganan dugaan politik uang yang dilaporkan oleh sejumlah warga beberapa waktu lalu.
Ia menegaskan, Bawaslu diduga sudah tidak netral dalam memutuskan perkara tersebut. Sebab, bukti video, saksi fakta dan saksi lain sudah lengkap, akan tapi keputusannya tidak memenuhi unsur.
“Hingga saat ini Bawaslu Pandeglang belum terlihat netral dalam Pilkada. Bahkan cenderung mendukung kepada kekuasaan,”katanya.
Ia menilai, hasil penanganan perkara dugaan politik uang yang dikeluarkan Bawaslu Pandeglang pada tanggal 18 November 2024 kemarin tidak memenuhi unsur dan tidak ditindaklanjuti.
Padahal kata dia, semua bukti maupun saksi sudah dihadirkan oleh pelapor bahkan ada saksi fakta juga.
“Maka hari ini kami ingin meminta kejelasan dari Bawaslu Pandeglang, darimana tolak ukurnya penanganan dugaan politik uang yang tidak memenuhi unsur itu,”ungkapnya.
Bukan hanya soal kasus dugaan politik uang, Ilham juga mengaku kecewa terhadap Bawaslu Pandeglang, atas penanganan dugaan pelanggaran lain dalam Pilkada serentak 2024 ini, mulai dari netralitas ASN, sikap intimidasi oknum camat serta beberapa kasus dugaan pelanggaran lainnya.
“Kami sudah melakukan aksi demo ke lima kalinya. Ini bentuk kekecewaan kami terhadap Bawaslu Pandeglang, karena selama ini Bawaslu belum terlihat netral dalam Pilkada,” ujarnya.
Sementara, orator aksi demo lainnya, Adit menyampaikan, bahwa Bawaslu Pandeglang diduga sudah bermain mata dalam menangani perkara dugaan pelanggaran Pilkada 2024.
“Padahal Bawaslu Pandeglang sebagai harapan warga dalam mengadukan keadilan. Namun ternyata hari ini Bawaslu sudah mencederai kepercayaan publik dalam memutuskan penanganan perkara dugaan pelanggaran Pilkada 2024 ini,” tuturnya.
Saat aksi unjuk rasa berlangsung, tidak terlihat satupun komisioner Bawaslu Pandeglang yang berada di Kantor Bawaslu. Bahkan masa pun hingga merangsek ke dalam Kantor Bawaslu dan melakukan penyegelan terhadap Kantor Bawaslu Pandeglang itu. (Asep)
