Ucapan Bupati Lebak Viral, Anggota DPRD Kritik Soal Etika dan Kepemimpinan

oleh
Caption: Anggota DPRD Lebak dari Partai Gerindra, Samboja Uton Witono
Caption: Anggota DPRD Lebak dari Partai Gerindra, Samboja Uton Witono

Fajarbanten.co.id—Pernyataan Bupati Lebak, Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya, yang viral saat acara halal bihalal menuai sorotan dari berbagai pihak. Ucapan tersebut dinilai menyinggung Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah, dan memicu reaksi dari kalangan legislatif hingga masyarakat.

Anggota DPRD Kabupaten Lebak dari Partai Gerindra, Samboja Uton Witono, menilai pernyataan tersebut tidak mencerminkan sikap seorang kepala daerah. Menurutnya, seorang bupati seharusnya menjunjung tinggi adab dan tata krama dalam bertutur kata, terlebih dalam forum resmi keagamaan.

“Segala sesuatu itu harus menggunakan adab dan tata krama. Apalah arti sebuah ilmu tanpa adab dan tata krama,” ujar Samboja, Rabu (01/04/2026).

Ia menambahkan, secara etika penyampaian pernyataan tersebut dinilai kurang tepat, apalagi disampaikan dalam suasana halalbihalal yang seharusnya menjadi momentum saling memaafkan. Menurutnya, nilai-nilai budaya ketimuran perlu dijunjung tanpa memandang jabatan.

Baca Juga  Dukung Timnas, PWI Banten Rutin Gelar Nobar

“Dalam forum tersebut, selain dihadiri para OPD, juga terdapat tokoh ulama. Hal itu tentu tidak mencerminkan figur panutan sebagai seorang bupati,” katanya.

Samboja juga menyoroti pentingnya menjaga keharmonisan dalam pemerintahan daerah. Ia mengingatkan bahwa komunikasi yang tidak tepat dapat berdampak pada jalannya roda pemerintahan, termasuk dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lebak.

Di sisi lain, ia mengapresiasi langkah cepat Gubernur Banten, Andra Soni, yang segera memanggil Bupati Lebak guna meredam situasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Baca Juga  Tarif Tol Terbaru Ruas Tangerang-Merak

“Langkah tersebut patut diapresiasi sebagai upaya menjaga kondusivitas daerah,” tambahnya.

Pernyataan yang beredar luas tersebut diketahui memicu beragam reaksi dari aktivis, organisasi kemasyarakatan (ormas), LSM, hingga mahasiswa. Sejumlah pihak menyampaikan kritik terhadap kepemimpinan daerah, sementara sebagian lainnya mengimbau agar persoalan disikapi secara bijak dan proporsional. (Ajat)