Soal PJU Padam & Inisiasi Bank Sampah Dominasi Reses DPRD Kabupaten Serang di Lebakwana

oleh 3 views

Fajarbanten.co.id-Keluhan terkait Penerangan Jalan Umum (PJU) yang padam serta dorongan pengadaan Bank Sampah menjadi topik utama yang menyita porsi terbesar dalam kegiatan Reses Persidangan Kesatu Tahun Persidangan 2026–2027. Reses tersebut digelar oleh Anggota DPRD Kabupaten Serang Dapil IV dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Desi Ferawati, di Desa Lebakwana, Kecamatan Kramatwatu, Rabu (28/10/2026) siang.

​Dalam pertemuan yang dihadiri jajaran Abdesi Kecamatan Kramatwatu, Pemerintah Desa Lebakwana, pengurus RT/RW, hingga puluhan kader Posyandu ini, isu infrastruktur dasar dan penataan lingkungan menjadi perhatian serius warga setempat.

​Krisit PJU Token dan Jalan Gelap di Wilayah Pemukiman
​Persoalan fasilitas penerangan jalan umum mengemuka setelah perwakilan RT dari Tunggul Jaya mengeluhkan kondisi jalan raya dan lingkungan pemukiman yang gelap gulita ketika malam hari. Kondisi tersebut terjadi akibat banyaknya PJU mati yang tidak kunjung mendapatkan perbaikan.

Warga mengungkapkan bahwa penanganan selama ini cenderung bersifat sementara dengan menyambung kabel seadanya, mengingat posisi titik lampu yang tinggi sulit dijangkau warga secara mandiri. Minimnya penerangan ini dikhawatirkan membahayakan keselamatan warga dan pengguna jalan yang melintas.

​Menanggapi hal tersebut, Desi Ferawati menjelaskan bahwa sistem PJU saat ini telah menggunakan token listrik di mana alokasi anggaran dan pengisian ulangnya berada di bawah kewenangan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Serang.

Baca Juga  Upaya Mewujudkan SDGs : Mahasiswa KKN TIM II UNDIP Lakukan Pendampingan Budidaya Ikan dalam Ember sebagai Upaya Ketahanan Pangan di Desa Sapen, Kab. Sukoharjo.

Sebagai solusi cepat, Desi membagikan kontak langsung jajaran Dishub kepada para Ketua RT dan RW agar pengisian token dapat segera diproses setiap kali lampu padam. Ia juga berupaya menghubungi dinas terkait secara langsung di lokasi acara guna memastikan percepatan penanganan PJU di Tunggul Jaya, Komplek Gunung Pinang, hingga Kampung Pancuran.

​Dorongan Pengadaan Bank Sampah dan Distribusi Amrol
​Selain keluhan PJU, penanganan sampah rumah tangga di Desa Lebakwana mendominasi jalannya reses. Berada di wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi, masalah penumpukan sampah sering mengganggu kenyamanan dan kesehatan lingkungan.

Desi Ferawati menyampaikan bahwa pihaknya telah memfasilitasi komunikasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Serang untuk membagikan armada bak sampah kontainer (amrol) yang ditempatkan di titik strategis desa.

​Sebagai langkah pembinaan jangka panjang, Desi mendorong pembentukan dan pengadaan Bank Sampah Desa Lebakwana. Program ini direncanakan menggaet jaringan kader Posyandu untuk mengedukasi masyarakat dalam memilah sampah organik dan anorganik dari tingkat rumah tangga.

Selain mendukung program kebersihan lingkungan daerah, pengelolaan sampah terintegrasi ini diharapkan dapat menciptakan nilai ekonomi tambahan berupa pundi-pundi kas bagi kader Posyandu dan warga setempat.

Baca Juga  Uji Coba Padi PS-08 di Pandeglang, Klaim Produksi Naik Hingga 10 Ton per Hektar

​Ragam Aspirasi Lain: Poskesdes, Pemekaran RT/RW, hingga Penataan Sungai
​Di samping dua isu utama di atas, reses ini juga menampung berbagai persoalan kemasyarakatan lainnya:
– ​Pengaktifan Kembali Poskesdes: Perwakilan Kader Posyandu, Ibu Yanti, mengusulkan pengaktifan Poskesdes di Kampung Pancuran-Caiyur yang sempat vakum. Poskesdes ini sangat dibutuhkan untuk menunjang kerja kader dalam mengawal 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan dan sosial.

Menanggapi hal ini, Desi Ferawati berkomitmen memberikan bantuan dana pribadi untuk pemasangan meteran listrik (kWh) dan sarana air bersih agar gedung tersebut dapat segera beroperasi kembali.

– ​Kejelasan Pemekaran Wilayah RT/RW: Pengurus RW 09 mempertanyakan kejelasan usulan pemekaran wilayah yang mencakup 1 RW dan 5 RT baru (total 6 unit) yang telah diajukan sejak Januari 2026 atau berjalan hampir 11 bulan.

Desi berjanji mengawal permohonan yang sudah masuk ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) tersebut terkait kendala regulasi maupun penganggarannya.

– ​Tertib Administrasi, BPJS PBI, dan RTLH: Desi meminta RT/RW mendata warga pendatang yang telah tinggal lebih dari 6 bulan agar memproses KTP domisili Lebakwana demi ketertiban administrasi.

Ia juga siap memfasilitasi pengalihan BPJS Mandiri yang menunggak ke BPJS PBI bagi warga kurang mampu kategori Desil 1–5, serta memproses usulan pengajuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Baca Juga  Siap Unggul, Robinsar-Fajar Bentuk Tim Pemenangan Berisi Tokoh & Ulama

– ​Normalisasi Sungai dan Pembentengan Makam: Warga Komplek Bukit Pramuka Pindad mengusulkan normalisasi sungai dan pembentengan area pemakaman yang terancam tergerus erosi air sungai.

Desi berkomitmen membawa usulan normalisasi sungai ini ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk mengatasi langganan banjir yang berdampak hingga ke wilayah pemukiman sekitar.

– ​Penataan Kebisingan PT Gupi: Terkait keluhan suara bising dari operasional PT Gupi yang mengganggu pemukiman sekitar, Desi menyarankan Pemerintah Desa Lebakwana menyurati manajemen perusahaan agar mematuhi Perda Ketertiban Lingkungan dan membangun hubungan kerja sama yang saling menguntungkan (simbiosis mutualisme) dengan masyarakat setempat.

– ​Pengawalan Infrastruktur 2027: Desi memaparkan rencana alokasi anggaran daerah tahun 2027 senilai kurang lebih Rp3 Miliar untuk percepatan betonisasi jalan di Lebakwana Ngeriasri, Kampung Masigit, Kampung Pancuran, Komplek Gunung Pinang, hingga Komplek Bukit, serta pemasangan paving block di Kampung Jidol dan Lemah Abang.

“Seluruh aspirasi yang telah dicatat ini dipastikan akan saya bawa dan diperjuangkan dalam pembahasan tingkat DPRD Kabupaten Serang demi kemajuan pembangunan Desa Lebakwana. Kota kawal sama-sama agar segera terwujud secepatnya, tegas Desi. (yogi)