Fajarbanten.co.id – Pemerintah Kabupaten Pandeglang meminta pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dan BBWS segera melakukan normalisasi sungai di wilayah Pandeglang sebagai langkah utama mengatasi banjir tahunan yang terus berdampak pada permukiman dan sektor pertanian.
Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriadi mengatakan, banjir yang melanda Kecamatan Patia, Pagelaran, Sukaresmi, Sobang, Sumur, Picung hingga Sindangresmi merupakan fenomena tahunan yang terus berulang.
“ Terkait banjir di kecamatan Patia pagelaran Sukaresmi termasuk Sobang dan Sumur atau di beberapa kecamatan yang lain termasuk di Picung dan di Sindangresmi ini adalah banjir tahunan yang di mana setiap turun curah hujan tinggi maka akan terjadi banjir,” ungkap Wabup Iing Kepada Wartawan, Sabtu 17 Januari 2026.
Menurut Iing, penyebab utama banjir adalah kondisi sungai yang sudah tidak mampu menampung debit air yang tinggi akibat pendangkalan dan penyempitan.
“Penyebabnya ini adalah sungai yang tidak bisa menampung debit air yang terlalu tinggi yang terlalu besar. Nah solusinya adalah bagaimana kita semua berupaya untuk menangani sungai-sungai yang ada di Kabupaten Pandeglang termasuk Sungai Ciliman dan Sungai Cilember supaya tidak ada pendangkalan sungai dan penyempitan sungai,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa penanganan sungai besar menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum serta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), sehingga Pemkab Pandeglang berharap ada respon cepat.
“Kami berharap dan memohon kepada Kementerian PU untuk segera menangani sungai-sungai yang ada di Kabupaten Pandeglang supaya tidak terjadi pendangkalan dan tidak terjadi banjir musiman di Kabupaten Pandeglang,”ucapnya
Menurutnya, banjir tidak hanya merendam rumah warga, tetapi juga mengancam ketahanan pangan. Iing menyebut ratusan hektare sawah hampir gagal panen akibat luapan air.
“Karena banjir ini bukan hanya berdampak terhadap masyarakatnya itu sendiri tapi berdampak yang lebih luas itu terhadap sektor pertanian, sekitar ratusan hektar hampir gagal panen para petani di Kabupaten Pandeglang,” katanya.
Ia memastikan koordinasi dengan Kementerian PUPR dan BBWS terus dilakukan. Sehingga kata dia, sebagai solusi utama bahwa normalisasi sungai harus menjadi prioritas.
“Alternatif menurut saya yang paling efektif adalah bagaimana normalisasi sungai itu sendiri supaya tidak terjadi pendangkalan supaya ada pelebaran sungai sehingga debit air setinggi apapun bisa tertampung dan tidak terlalu berdampak luas terhadap masyarakat Kabupaten Pandeglang itu sendiri,” tutupnya. (Asep)
