MPPD PAN Kota Cilegon Soroti Pernyataan Soal Honor RT/RW: Pemimpin Harus Bijak dan Jangan Buka Ruang Konflik

oleh 2 views

Fajarbanten.co.id — Ketua Majelis Pertimbangan Partai Daerah (MPPD) / Majelis Penasehat Partai Daerah PAN Kota Cilegon Alawi Mahmud memberikan tanggapan tegas terkait pernyataan Wali Kota Cilegon perihal opsi pilihan kenaikan honor bagi Ketua RT dan Ketua RW.

Tanggapan tersebut disampaikan dalam sebuah pertemuan di salah satu rumah makan di Kota Cilegon, Rabu (11/11/ 2026).

Menurutnya, pernyataan yang dilontarkan oleh kepala daerah tersebut dinilai dilandasi oleh emosi, kemarahan, serta mencerminkan ketidakcukupan solusi dalam menghadapi persoalan fiskal daerah.

“Statement memberikan pilihan terhadap ketua RT dan ketua RW itu analisis saya dilandasi dengan emosional, kemarahan, dan lain sebagainya. Ini mencerminkan kemiskinannya dalam diri itu atas solusi yang ada di benaknya, bahkan sedang mempertontonkan kegagalannya untuk mendongkrak pendapatan asli daerah,” ujar Alawi.

Baca Juga  Jelang Idul Adha, Begini Upaya PLN Banten Pastikan Listrik Andal

Ia menilai, pemenuhan janji politik—termasuk kenaikan honor bagi Ketua RT dan RW—merupakan kewajiban seorang kepala daerah. Jika kondisi fiskal saat ini belum memungkinkan, kepala daerah seharusnya menyampaikan hal tersebut dengan cara yang lebih santun dan bijak tanpa harus memicu emosi warga.

Terlebih lagi, jabatan Ketua RT dan RW merupakan jabatan politik yang dipilih oleh mayoritas warganya. Ketika para pengurus RT/RW merasa tersinggung, secara otomatis para pemilih dan pendukung mereka yang merupakan mayoritas warga juga akan ikut merasakan hal yang sama.

Baca Juga  Napi Lapas Kelas I Palembang Laksanakan Sholat Berjamaah

Kritik Terhadap Pandangan Tujuh Ketua Partai Politik

Selain itu, Alawi juga menyoroti pandangan kolektif dari tujuh ketua partai politik yang sebelumnya memberikan masukan positif untuk mempercepat pelayanan publik yang prima.

Ia menyayangkan jika masukan dan kritik konstruktif tersebut justru ditanggapi dengan sikap defensif atau menantang oleh kepala daerah.

“Ketua parpol itu merupakan representasi dari kebijakan politik yang terintegrasi dengan fraksinya masing-masing di DPRD. Kalau wali kota tidak elegan dan melakukan perlawanan terhadap kritikan itu, maka sama saja dengan membuka ruang pintu konflik di Kota Cilegon,” tegasnya.

Baca Juga  Warga Cibaliung Tuntut Penyelesaian Konflik Agraria dengan Perhutani dan Bebaskan Tiga Warga yang Ditangkap

Imbauan untuk Bersabar dan Menjaga Kondusivitas

Di tengah kondisi fiskal Kota Cilegon yang belum stabil, Alawi mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk para pimpinan parpol dan anggota DPRD, untuk bersama-sama berpikir jernih membangun kota tanpa mengedepankan keegoan. Pihaknya juga meminta agar para ketua RT dan RW yang merasa tersinggung atas pernyataan tersebut untuk dapat bersabar.

“Bagi para pihak yang selama ini mengkonter, harus berpikir ulang. Jangan mengedepankan kepentingan oportunis, tetapi fokuslah kepada kepentingan pelayanan publik, apalagi anggota DPRD wajib mengutamakan kepentingan itu,” pungkasnya. (Yogi)