Jakarta,- Diberlakukannya bersertifikat halal per 17 Oktober 2024 meresahkan PKL, serta 65,4 juta UMKM di Indonesia. Ada angin segar kebijakan pemerintah bisa deklarasi mandiri (self declare) diluar makanan dan minuman yang butuhkan proses dua kali atau lebih semisal daging. Saya tak pernah berhenti minta ke Presiden Jokowi, juga ke Presiden Ke-8 nantinya, untuk hadirkan negara permudah dan gratiskan sertifikasi halal bagi 64 juta usaha mikro di Indonesia dianggarkan di APBN Rp 200 trilyun.
Tak boleh ada mafia yang peras ekomomi rakyat. Harus tepat sasaran dan super cepat. Untuk itu, saya minta Presiden Jokowi tetapkan 17 Oktober 2024 sebagai titik awal masa transisi. Artinya bagi yang belum punya sertifikat halal tak langsung diberi sanksi, diberi kesempatan untuk mendapatkannya, tegas Ketua Umum APKLI Perjuangan dr Ali Mahsun ATMO M Biomed dalam wawancara RRI kamis malam 1/2/2024.
Lebih lanjut Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) di Jakarta 3 Februari 2024 tuturkan, tak kurang lima kali saya diundang BPJPH Kemenag RI. Persyaratan sertifikasi halal sangat rumit, sulit dipenuhi PKL dan usaha mikro.
Wajar tatkala ada dugaan, kebijakan ini untuk rakyat atau kepentingan pemilik modal global? Oleh karena itu, self declare adalah angin surga, serta pemerintah harus permudah, percepat dan gratiskan sertifikasi halal usaha mikro. Tak boleh terjadi pemberangusan ekonomi rakyat digantikan pemodal besar seperti yang dialami warteg diserbu franchise. Sanksi pun, baik teguran, denda dan tutup usaha harus bertahap tak boleh ‘sak dek sak nyet’. Kenapa?
Ratusan juta penduduk Indonesia hidup dari ekonomi rakyat. Puluhan juta milenial dan gen Z biaya sekolahnya juga dari ekonomi rakyat. Bahkan konstribusikan 97% lapangan kerja dan 61% PDB Indonesia. Lebih dari itu, 2030 tatkala ekonomi rakyat tak maju dan unggul, bukan bonus namun malapetaka demografi dialami Indonesia.
Pengangguran, kemiskinan dan kelaparan bludak dimana-mana, bisa jadi ancaman besar bagi perjalanan Indonesia ke depan. Sekali lagi, atas nama 65,4 juta ekonomi rakyat UMKM, saya minta Presiden Jokowi dan Presiden ke-8 hasil Pilpres 2024 gratiskan sertifikasi halal 64 juta usaha mikro Indonesia dianggarkan APBN Rp 200 trilyun, sebuah niscaya negara, pungkas Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI) yang tinggalkan profesi dokter sejak 2011 obati penyakit ekonomi rakyat Indonesia.
