FAJARBANTEN.CO.ID – Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bekasi yang membidangi salah satunya pendidikan, Rasnius Pasaribu mengaku prihatin atas gejolak yang beberapa waktu terakhir ini melanda dunia pendidikan di Kota Bekasi. Sabtu (23/7/2021).
“Mulai tentang minimnya sosialisasi hingga jumlah lulusan siswa/siswi Sekolah Dasar (SD) yang tidak tertampung di Sekolah Menengah Pertama (SMP). Ini merupakan amanat UUD, tugas negara mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Sekolah wajib 12 tahun harus terealisasi,” tegasnya.
Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) yang sudah dirancang, lanjut Rasnius belum berjalan dengan baik.
Pasalnya, sambung Rasnius, saat ini, ribuan calon generasi bangsa tidak mendapatkan kesempatan bersekolah di negeri.
“Kehadiran Pemerintah belum menemukan solusi dalam membangun sekolah negeri menengah pertama. Kita meminta agar segera membuat kebijakan yang lebih populis,” tukasnya.
Selain pendidikan, Rasnius Pasaribu juga mencermati polemik di wilayah Dapil Bekasi Utara yang menyangkut penanggulangan banjir hingga drainase yang belum terealisasi. Ia mengaku, dari beberapa hasil jaring aspirasi masyarakat (Reses) yang dilakukannya sektor infrastruktur paling banyak mendapat masukan atau kritik.
“Saya selalu menampung semua aspirasi masyarakat tanpa mengecualikan dan membedakan wilayah. Semua catatan itu masuk dalam notulensi reses,” ungkapnya.
Rasnius berharap agar Pemerintah Kota Bekasi dengan DPRD bisa berkolaborasi, guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi di wilayah Bekasi Utara.
“Komunikasi antara DPRD dengan Pemerintah Kota Bekasi dan perencanaan anggaran APBD wajib melihat lidding sektor yang menjadi skala prioritas,”tutupnya. (ADV-SETWAN).
