Fajarbanten.co.id – Keputusan pemerintah menghentikan peredaran gas elpiji 3 Kg per tanggal 1 februari 2025 kemarin di kalangan pengecer membuat rakyat kecil, termasuk pedagang, UMKM hingga ibu rumah tangga menjerit karena kesulitan mendapatkannya.
Bahkan antrian pun langsung terlihat di beberapa agen elpiji Pertamina di semua daerah. Tak sedikit juga masyarakat yang berebut bahkan menimbulkan keributan hanya karena ingin mendapatkan gas melon ini.
Hal ini tentunya mengusik hati kecil para wakil rakyat, salah satunya Erna Yuliawati, Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Serang yang merasa prihatin akan keadaan ini.
“Memang banyak juga warga yang mengeluhkan hal ini ke saya. Satu sisi saya paham Presiden dengan pemerintah pusatnya melakukan hal ini untuk merapihkan, menertibkan yang menerima subsidi gas. Biar efektif dan tepat sasaran. Sehingga dibuatlah secara teknisnya bahwa Gas hanya ada di agen resmi bukan di pengecer,” ujarnya kepada Fajarbanten melalui pesan singkat, Selasa (4/2/2025) pagi.
Namun di sisi lain perubahan ini membuat masyarakat menjerit karena jarak ke agennya yang terlampau jauh bahkan beberapa dari mereka masih tidak tahu di mana alamat agennya.
Bahkan, lanjutnya, ketika masyarakat sudah datang ke pangkalan agen, masih tetap harus mengantri panjang karena kurang siapnya para agen dalam melakukan perubahan kebijakan ini.
“Sebetulnya ini sederhana hanya memindahkan saja, tapi masyarakat sudah kadung terbiasa dengan yang dekat dan mudah aksesnya untuk mereka. Sehingga kericuhan pun terjadi,” kata perempuan yang juga anggota Banggar DPRD Kota Serang ini.
Erna pun menyarankan, sebelum kebijakan dibuat pemerintah harus evaluasi dulu dengan meninjau ulang kebijakannya. Dan jangan terkesan mendadak seharusnya di sosialisasikan dulu pada setiap agen dan pengecernya. Nanti mereka yang akan sosialisasi ke masyarakatnya.
“Jadi ada waktu adaptasi dari pengecer ke agen resmi. Dari yang dekat ke yang jauh. Dan agar agen pangkalan gas ini pun bisa adaptasi dengan menyiapkan menegemen yang rapih pula agar tidak terjadi antrian yang panjang begitu. Sehingga masyarakat tidak kaget dan frontal menanggapi kebijakan ini,” imbuhnya.
Erna berharap proses penjualan gas melon atau gas subsidi bisa tepat sasaran dengan cara yang bijak agar tidak dimanfaatkan oknum tertentu untuk mengambil keuntungan dari semua ini.
“Kalau mayaarakat yang mampu, dan nggak mau repot sebaiknya beralih ke gas yang non subsidi. Karena terkadang gas subsidi ini juga dimanfaatkan oleh orang yang sebetulnya mampu, sehingga memang perlu juga ditertibkan,” pungkas Erna. (yogi)
