Isra Warga Desa Jeungjing Kecamatan Cisoka Ingin Bertemu Kembali Dengan Presiden Jokowi Dan Memohon Keadilan

oleh

Tangerang – Pernah Bertemu Dan Foto Bersama Presiden Jokowi Pada Tahun 2018, Pada Acara Pembagian Sertifikat Program PTSL di Halaman Kantor Bupati Tangerang, Isra Warga Kampung Kemuning Permai Blok D 1 Nomor 1 RT 04 RW 05, Desa Jeungjing, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang memohon keadilan dan ingin bertemu dengan Presiden Jokowi, Senin (11/12/2023).

Warga Desa Jeungjing Kecamatan Cisoka Isra (32) Tahun mengatakan, keinginan kami tidak lain dan tidak bukan hanyalah ingin mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya, dalam proses keadilan dan untuk para penegak keadilan, mohon kiranya jangan menilai kami orang yang tidak berbudi, tidak bisa berbahasa dengan baik dan tidak berpendidikan, jangan menilai kami sebagai itu tapi lihatlah kami sebagai manusia, kami sebagai warga negara yang sama harkat dan kedudukannya dimata hukum dan negara, kami perlu perlindungan hukum oleh negara, terutama bapak Presiden Republik Indonesia, bapak Jokowi.

“Agar memberikan hak yang seadil-adilnya kepada penegak hukum, dan kepada kami dan orang tua kami yang telah merawat lahan Tanah Negara (TN) ini dari tahun 1976 sampai dengan sekarang tahun 2023, tolong diberikan hak yang seadil adilnya, diberikan hak secara kepemilikan, agar kami tidak diganggu lagi secara hukum dan diganggu gugat, kami tidak menuntut apa-apa, kami hanya meminta tempat tinggal selama kami hidup disini, kami lahir disini kami pribumi disini, kami tidak tau ingin pergi kemana, kami lahir dan besar di tanah ini juga, oleh karena itu kepada para penegak hukum dan pemimpin yang bertugas untuk mengayomi dan melindungi kami agar itu semua dilaksanakan dan tidak menutup matanya terhadap keadilan, selama ini kami selalu dianiaya secara hukum, karena kami tidak mengerti hukum, mereka mengatakan kami ini hanya rakyat yang tidak memiliki hak terhadap tanah tersebut,”ucapnya.

Baca Juga  Cegah Gangguan Keamanan, Lapas Perempuan Tangerang Sidak Seluruh Blok Hunian Warga Binaan

Kami juga rakyat Negara Republik Indonesia punya hak menduduki negara ini dan tanah ini, kami tidak pernah memperjual belikan tanah ini, makanya kami sangat bingung saat kami dituduh menyerobot lahan, karena mereka dengan alasan memiliki sertifikat, justru kami yang menanyakan dari manakah terbit sertifikat itu, sedangkan kami disini menempati terlebih dahulu dan belum pernah meninggalkan dan tidak pernah menjual, tidak pernah mengoper alihkan, karena kami memegang amanah dari negara, yang mana pada dasarnya Tanah Negara (TN) tidak boleh diperjual belikan, melaikan untuk ditempati dan dirawat, itu semua tujuannya untuk kemasyarakatan, untuk kemakmuran rakyat tidak diperjual belikan.

Baca Juga  Pimpinan MUI Banten dan JBS, Berkomitmen Dukung Pelihara Kondusifitas Investasi

“Kami sangat bingung kenapa perusahaan asing bisa disini dan kami yang pribumi tidak bisa disini, dan kami selalu mengajukan hak kepemilikan dan semua para aparat penegak hukum dan instansi terkait, mulai dari tingkat desa, kecamatan maupun tingkat kabupaten, selalu mengatakan tidak bisa karena sudah terbitnya sertifikat, kenapa bisa terbit sertifikat padahal disini ada orangnya, ada yang menempati disini,”ungkapnya.

Mohon tegakkan keadilan, dan saya mohon kepada para petinggi diatas, dan kepada para calon pengganti presiden Jokowi, buktikan dan tunjukkan kepedulian kalian terhadap rakyat kecil karna kalian punya visi dan misi yang tujuan untuk memimpin bangsa ini, dan menegakkan keadilan untuk rakyat kecil, bimbinglah kami tuntunlah kami agar kami dapat peroleh hak yang sah dari negara, agar kami tidak dianiaya lagi secara hukum oleh pihak perusahaan dan para oknum-oknum lainnya.

“Kami mohon sekali lagi lihat lah, tengoklah datanglah, secara langsung, dan lihat lah kronlogis permasalahannya, dan rumah rumah kami sudah dirusak oleh oknum oknum yang tidak bertanggung jawab
Kami sangat memohon kepada pemerintah tegakkan keadilan seadil adilnya,” pungkasnya.

Baca Juga  Pemanfaatan Digitalisasi Berakhlak, Rutan Bangil Ikuti Zoom Kegiatan Workshop Reformasi Birokrasi

Sementara itu, pelaksana garapan tanah Kakek Kasudin (73) tahun menjelaskan, kami memohon dan meminta keadilan kepada pemerintah daerah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan juga pemerintah pusat, dan juga bapak presiden, saya disini sudah dari tahun 1976, tanah ini dari dulu kan tanah kosong, dan dari dulu kan saya ngegarap, serta tanah ini tidak dijual belikan menurut undang undang, sekarang suruh jual belikan saya gak mau karena bukan punya saya, tiba tiba ada perusahaan (PT) yang mengaku.

“Tanah ini kan tanah negara (TN), saya belum pernah menjual tanah ini, pt ini melakukan pembebeasan dari desa atau pemerintah, kalau dari desa saya mah gak mau karna titipan tanah negara, jangan menuntut saya nyerobot tanah, padahal saya nyangkul sudah dari tahun 1976, kalau memang PT menuduh saya menyerobot tanah, mana yang saya serobot, mana yang dirusak saya, ini malah rumah saya yang dirusak. Harapan saya ditegakan keadilan yang seadil-adilnya, mohon pemerintah agar memberikan hak agar kami tidak dapat dianiaya secara hukum,” ujarnya.(*)