FAJARBANTEN.CO.ID – Ikatan Mahasiswa Olahraga Indonesia (IMORI) Provinsi Banten menyoroti tata kelola kontingen Kota Serang dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Banten 2026. Persoalan yang muncul bukan hanya menyangkut fasilitas atlet, tetapi juga menyangkut pembagian kewenangan antara Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Serang.
Sekretaris Jenderal Ikatan Mahasiswa Olahraga Indonesia (IMORI) Provinsi Banten, Ofik Hidayat, mempertanyakan dasar kebijakan pengelolaan anggaran dan kebutuhan kontingen Porprov yang disebut berada di bawah kendali Disparpora Kota Serang dengan nilai anggaran sekitar Rp2,3 miliar. Menurutnya, pemerintah daerah perlu menjelaskan secara terbuka mengapa fungsi yang berkaitan langsung dengan pembinaan, koordinasi cabang olahraga, dan kebutuhan kontingen tidak dikelola melalui KONI.
“Ini bukan sekadar persoalan siapa yang memegang anggaran. Publik perlu mengetahui apa dasar pembagian kewenangannya. KONI memiliki fungsi dalam pembinaan dan koordinasi olahraga prestasi. Jika pengelolaan kontingen justru diambil alih oleh Disparpora, harus ada penjelasan mengenai landasan kebijakan, mekanisme koordinasi, serta pertanggungjawabannya,” kata Ofik.
IMORI Banten menilai persoalan tersebut perlu diperiksa secara kelembagaan. Pemerintah daerah tidak boleh mencampuradukkan fungsi pembinaan dan koordinasi olahraga dengan fungsi administrasi pemerintahan tanpa kejelasan mekanisme. Apalagi, pengelolaan anggaran publik harus memiliki dasar hukum, perencanaan, serta pertanggungjawaban yang dapat diuji.
Ofik juga membandingkan pengelolaan Porprov 2022 yang disebut melibatkan KONI Kota Serang dengan anggaran sekitar Rp1,3 miliar. Sementara pada Porprov 2026, anggaran yang disebut mencapai Rp2,3 miliar. Perbedaan nilai tersebut perlu dijelaskan melalui rincian penggunaan anggaran dan capaian pelayanan terhadap atlet, bukan sekadar laporan administratif.
Di sisi lain, IMORI Banten menerima informasi mengenai keluhan atlet Kota Serang, khususnya dari cabang olahraga bulu tangkis dan esports, terkait fasilitas penginapan. Atlet disebut ditempatkan di homestay wilayah Kabupaten Tangerang, sementara lokasi pertandingan berada di Kota Tangerang Selatan. Jarak antara homestay dan lokasi pertandingan tersebut diperkirakan membutuhkan waktu tempuh sekitar 1 jam 30 menit. Kondisi ini menjadi persoalan tersendiri bagi atlet, terutama ketika harus menjalani jadwal pertandingan yang padat dan membutuhkan kesiapan fisik serta konsentrasi optimal. Bahkan, akses menuju tempat makan dan minimarket di sekitar penginapan dikabarkan cukup jauh.
“Jangan sampai anggaran meningkat, tetapi pelayanan terhadap atlet justru dipertanyakan. Atlet datang untuk bertanding dan membawa nama daerah. Mereka seharusnya mendapatkan fasilitas yang layak, termasuk lokasi penginapan yang mempertimbangkan jarak dengan arena pertandingan. Perjalanan sekitar satu setengah jam tentu bukan kondisi ideal bagi atlet yang harus menjaga kebugaran dan konsentrasi sebelum bertanding,” ujarnya.
Atas persoalan tersebut, IMORI Banten mendesak Kejaksaan Negeri Serang menelaah pengelolaan anggaran Porprov 2026, termasuk dasar penunjukan Disparpora sebagai pengelola, mekanisme koordinasi dengan KONI, serta penggunaan anggaran kontingen. IMORI juga meminta Inspektorat Kota Serang melakukan pemeriksaan internal secara menyeluruh.
Ia menegaskan, persoalan ini bukan upaya mempertentangkan Disparpora dengan KONI. Yang dipersoalkan adalah transparansi kewenangan, akuntabilitas anggaran, dan kualitas pelayanan kepada atlet. Pemerintah Kota Serang harus membuka penjelasan agar penyelenggaraan olahraga tidak justru menjadi ruang tumpang tindih kewenangan dan pengelolaan anggaran yang tidak terang. (Bad)
