JAKARTA – Di pengujung tahun, Kompolnas kembali menggelar focus group discussion (FGD) dengan tema ‘Harkamtibmas di Papua, Papua Barat, dan Empat Daerah Otomomi Baru Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya’.
Tema FGD yang digelar di Hotel Ambhara, Jakarta, Senin (4/12/2023), itu mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Penanggung Jawab Peneliti sekaligus Anggota Kompolnas, Poengky Indarti.
Penelitian dilakukan atas dasar kecintaan peneliti kepada masyarakat Papua dan harapan atas pengembangan sumber daya manusia sekaligus pembangunannya agar kedepan lebih mendapat perhatian pemerintah dan pihak lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Papua seutuhnya.
Paparan Poengky Indarti mengawali diskusi hasil sementara penelitiannya itu.
FGD diikuti peserta dari berbagai Satuan Kerja Mabes Polri, mulai Srena, Pakor Polwan, Baintelkam, SSDM, SLOG, Robinops SOPS, Korbinmas, Puslitbang, Korps Brimob hingga PTIK.
FGD yang dilakukan dengan zoom meeting menghadirkan pula peserta dari Polda maupun Polres di Papua dan Papua Barat. Turut serta hadir anggota Kompolnas, Irjen Pol (Purn) Drs Pudji Hartanto Iskandar, MM, Prof Dr Albertus Wahyurudhanto sekaligus sebagai Moderator, Dr Yusuf Warsyim dan H Mohammad Dawam, SHI, MH.
Dalam kata sambutan pembuka FGD, Pudji Hartanto menyampaikan bahwa Papua dan Papua Barat juga empat Daerah Otonomi Baru (DOB) dengan keberagaman budaya, alam yang luar biasa, dan dinamika sosial yang unik, memerlukan pendekatan khusus dalam menjaga dan meningkatkan harkamtibmas.
Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah fondasi utama untuk pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat terkhusus di bagian timur Indonesia.
Lebih daripada itu, narasumber Karolemtala, BJP Drs Taufik Pribadi, MSi, mengatakan untuk mencapai target keberhasilan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat Papua, Papua Barat, dan empat DOB tersebut dibutuhkan kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, dan kerangka anggaran serta sarprasnya yang kemudian harus dikonsolidasikan, dioptimalisasikan agar tercapai sinergitas dari seluruh stackholders-nya.
Polri sudah mempersiapkan pengembangan pembangunan pada dua DOB pada tahun 2024 dan dua DOB lainnya pada tahun 2025.
Narasumber Direktur Keamanan Negara Baintelkam, BJP Drs Ruslan Ependi, MSi, meminta kepada Kompolnas agar tidak henti aktif mengampanyekan doktrin harkamtibmas di Papua dengan pendekatan hukum humaniter internasional dengan narasi strategis, memaksimalkan pola pendekatan dialogis yang humanis melalui soft approach dalam mencapai titik solusi dari segala permasalahan, dialog dan dialog.
Sebagai penutup, Yusuf Warsyim menyampaikan terima kasih atas kontribusi pemikiran dari semua peserta FGD yang telah ikut serta memikirkan kondusifitas wilayah Papua dan Papua Barat. (*)
