Fajarbanten.co.id – Sejumlah dapur penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pandeglang, menghentikan sementara pengiriman makanan ke sekolah-sekolah. Akibatnya, ribuan siswa penerima manfaat tidak mendapatkan asupan gizi dari program tersebut.
Penghentian operasional enam Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) itu terjadi karena dana transfer dari Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat terkendala.
Diketahui, enam SPPG yang terdampak di antaranya SPPG Labuan Banyubiru, SPPG Kabayan 1, SPPG Majasari Sukaratu 3, SPPG Sukaratu, SPPG Saketi Kadudampit dan SPPG Umi Kaisar Menes.
Menanggapi kondisi tersebut, Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Ali Zamroni, menegaskan bahwa anggaran program MBG tidak mengalami masalah.
“Enggak, anggaran ada kok. Bahkan sesuai yang disampaikan Pak Presiden saat kami dikumpulkan di Hambalang, penerimanya sudah 42 juta artinya program berjalan bagus,”ungkap Ali Zamroni usia menghadiri acara peresmian SPPG Banyumas di Desa Banyumas, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang, Jumat 14 November 2025.
Ali menekankan pentingnya pengawasan yang di lakukan semua pihak, termasuk masyarakat.
” Tinggal pengawasannya bareng-bareng, semua tokoh masyarakat juga ikut mengawas. Saya rasa semua harus dilibatkan,” katanya.
Ali juga memastikan dirinya akan melakukan inspeksi ke sejumlah dapur guna memastikan kualitas bahan dan menu yang disajikan.
“Sewaktu-waktu saya akan sidak ke beberapa dapur untuk memastikan penyiapannya dan menunya untuk saya sampaikan kepada pimpinan,” ucapnya.
Ia menilai penghentian sementara bisa menjadi langkah terbaik apabila ditemukan persoalan yang berulang dan fatal.
“Kalau sudah berkali-kali atau cukup fatal, rasanya harus di-stop dulu sementara. Itu terbaik,” katanya.
Dilokasi yang sama, Satgas BGN yang juga Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriadi, membenarkan bahwa penghentian enam dapur disebabkan keterlambatan transfer dana dari BGN.
“Dapur yang distop sementara memang kendalanya karena belum ditransfer uangnya dari BGN,” ujarnya.
Iing menyebut, sempat mengusulkan agar SPPG memiliki dana talangan, namun hal itu tidak diperbolehkan oleh BGN.
“Ternyata tidak boleh oleh BGN. Uangnya harus benar-benar murni digunakan ketika sudah ditransfer,” ungkapnya.
Ia memastikan koordinasi terus dilakukan agar kendala sistem tidak kembali menghambat penyaluran makanan kepada siswa.
“Kurang lebih sudah ada enam dapur yang distop sementara. Tapi sudah dikoordinasikan dengan wakil ketua Satgas BGN dan sudah dikomunikasikan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini cepat running kembali,” katanya.
Iing menegaskan bahwa dananya tersedia dan masalah yang terjadi hanya bersifat teknis.
“Uangnya sudah ready dari BGN, jadi kemarin itu hanya masalah sistem saja,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan dana cadangan untuk menjamin keberlanjutan program MBG.
“Terkait keuangan jangan pernah meragukan, bahkan Pak Prabowo sudah menyiapkan dana cadangan jika dana BGN kurang di 2025,” ucapnya.
Iing menilai program MBG membawa manfaat luas, bukan hanya bagi siswa, tetapi juga bagi ekonomi daerah.
“Di samping siswa mendapatkan gizi, ini juga menumbuhkan perekonomian dari sisi bahan makanan, ketahanan pangan juga jalan, dan SPPG termasuk ahli gizi serta relawan otomatis mendapat pekerjaan. Manfaatnya sangat luas,”pungkasnya. (Asep)
