FAJARBANTEN.CO.ID- Komisi I DPRD Provinsi Banten mendesak jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Banten meningkatkan disiplin dan etos kerja.
Dorongan ini disampaikan agar pelayanan publik di Banten bisa lebih cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Banten, Muhammad Faizal, mengatakan ASN perlu mencontoh etos kerja sektor swasta yang dikenal lebih dinamis dan berorientasi pada hasil.
Menurutnya, perubahan budaya kerja sangat diperlukan agar birokrasi tidak terjebak pada pola yang kaku dan lamban.
“Saya berharap kinerja pegawai pemerintah bisa seperti pegawai swasta. Benar-benar kinerja yang baik dan bagus, dengan disiplin tinggi, efisien, dan berbasis meritokrasi,” ujar Faizal saat ditemui awak media di Gedung DPRD Banten, KP3B, Kota Serang, Selasa (26/5/2026).
Faizal menegaskan, pihaknya akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap penegakan disiplin ASN di seluruh perangkat daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mendorong peningkatan performa pelayanan publik agar lebih optimal dan tidak berbelit.
“Kita akan fokus bagaimana mengawasi disiplin pegawai. Tanpa kedisiplinan, sulit membentuk ASN yang tangguh dan profesional,” tegasnya.
Politikus Partai Golkar itu menilai kedisiplinan adalah kunci utama dalam membentuk karakter ASN yang kuat, baik dari sisi kompetensi maupun mentalitas kerja.
Dengan bekal tersebut, para abdi negara diharapkan mampu menjalankan tugas pokoknya secara maksimal, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa peran mendasar pemerintah adalah sebagai pelayan publik. Karena itu, standar pelayanan tidak boleh menurun dalam kondisi apa pun, termasuk saat terjadi perubahan kebijakan atau dinamika politik di daerah.
“Fungsi pemerintah yang paling penting adalah pelayanan terhadap masyarakatnya. Kualitas pelayanan jangan pernah berkurang,” tegas Faizal.
Desakan ini muncul di tengah upaya Pemprov Banten membenahi birokrasi agar lebih adaptif terhadap tuntutan zaman. Komisi I berharap reformasi budaya kerja ASN bisa berjalan konsisten, sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah terus meningkat.
Ke depan, Komisi I berencana melakukan pemantauan langsung ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melihat penerapan disiplin kerja di lapangan.
Hasilnya, kata dia, akan menjadi bahan evaluasi dalam rapat kerja bersama Pemprov Banten.(RED).
