FAJARBANTEN.CO.ID – Bertempat di Hotel Lemo kabupaten Tangerang, Senin 11 Desember 2023 Badan Kesbangpol Kabupaten Tangerang mengadakan Diskusi Politik Tahun 2023 dengan mengangkat tema besar ” Kampanye Inklusif Mewujudkan Pemilu Damai dan Berkualitas “.
Acara dibuka oleh Sekda Kabupaten Tangerang yang diwakili oleh Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Tangerang Bapak Rudi Lesmana, AP., M.Si.
Dalam sambutannya Rudi Lesmana mengharapkan pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Tangerang Tahun 2024 yang saat ini telah memasuki tahapan kampanye saat ini bisa berlangsung secara damai dan berkualitas.
Berdasarkan pantauan media dilokasi, acara Diskusi Politik Tahun 2023 Badan Kesbangpol Kabupaten Tangerang kali ini di ikuti oleh peserta yang berasal dari, pelajar SLTA, mahasiswa, perwakilan partai politik peserta pemilu tahun 2024, kepala desa, tokoh masyarakat dan juga tokoh agama di Kabupaten Tangerang.
Sementara para pemateri yang dihadirkan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Tangerang pada forum Diskusi Politik tersebut adalah, Leo Agustino, Akademisi FISIP Untirta Serang dengan judul materi yang di sampaikan ‘ Kampanye Inklusif Tanpa Hoax dan Ujaran Kebencian”, Pemateri Kedua M.Ihsan Ketua KPU Banten yang diwakili oleh Komisioner KPU Kabupaten Tangerang Endi Rohendi Biaro dengan judul ” Kampanye Inklusif di Lembaga Pendidikan “, Pemateri Ke Tiga yaitu : Wahidah Sueib Komisioner Bawaslu RI 2008-2012 dengan judul ” Kampanye Inklusif Bagi Komunitas Rentan “, Pemateri Ke Empat Zulpikar Selaku Koordinator Daerah Akademi Pemilu dan Demokrasi Kabupaten Tangerang dengan judul ” Kampanye Inklusif Dengan Menjaga Netralitas ” dan Pemateri terakhir yaitu Nur Solapari Selaku Akademisi FH Untirta Serang dengan judul ” Penegakan Hukum Pelanggaran Kampanye “.
Dalam paparanya Zulpikar selaku Koordinator Daerah Akademi Pemilu dan Demokrasi Kabupaten Tangerang menyampaikan bahwa untuk mencapai Kampanye Inklusif dan Netral di Kabupaten Tangerang Pada Pemilu Tahun 2024 ini ada dua hal yang dapat dilakukan.
“Untuk mencapai proses Kampanye yang Inklusif dan netral dua hal yang dapat kita lakukan yaitu, diperlukan kerjasama dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, penyelenggara pemilu, partai politik, media, tokoh agama, toh masyarakat, pemuda dan mahasiswa, kampus dan masyarakat secara umum. Selanjutnya partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan kampanye agar tidak keluar dari batasan yang tertuang dalam undang Undang dan Kode Etik Kampanye,” pungkas Zulpikar.
