Lebak — Gubernur Banten Andra Soni meninjau langsung pelayanan di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Malingping, Kabupaten Lebak, Senin (26/05/2025), usai meresmikan RSUD Uwes Qorni di Kecamatan Cilograng. Kunjungan ini bertujuan memastikan optimalisasi layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), terutama pasca diberlakukannya Peraturan Gubernur Banten Nomor 170 Tahun 2025 tentang pembebasan pokok dan/atau sanksi PKB.
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Andra Soni didampingi sejumlah pejabat, antara lain Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim, Plh Sekretaris Daerah, Deden Apriandhi Hartawan, Plt Kepala Bapenda Banten, Rita Prameswari, Kepala UPTD Samsat Malingping, Agus Suryadi, serta pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Hadir pula Anggota DPRD Kabupaten Lebak dari Fraksi Gerindra, Samboja Uton Witono.
Gubernur menyampaikan apresiasinya terhadap antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan program pembebasan pajak tersebut.
“Alhamdulillah, saya melihat perkembangan yang baik. Masyarakat tampak antusias, dan ini menunjukkan program ini diterima dengan baik,” ujar Gubernur di hadapan awak media.
Selama peninjauan, Gubernur juga berdialog langsung dengan sejumlah wajib pajak yang tengah melakukan pembayaran. Beberapa di antaranya mengaku telah menunggak sejak tahun 2020 dan menyambut baik adanya kebijakan keringanan pajak ini.
Kepala UPTD Samsat Malingping Agus Suryadi menyampaikan bahwa program pembebasan pokok dan denda PKB membawa dampak positif terhadap kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.
“Antusiasme sangat tinggi. Banyak yang berharap program ini dapat diperpanjang,” ungkap Agus.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Lebak, Samboja Uton Witono menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Provinsi.
“Kebijakan ini sangat membantu masyarakat, terutama di wilayah selatan Banten. Kami berharap program ini bisa terus dilanjutkan dan dijangkau lebih luas,” ujar Samboja.
Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Banten dalam meningkatkan pelayanan publik dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara adil, transparan, dan akuntabel. (Ajat)
