FAJARBANTEN.CO.ID- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih Provinsi Banten menyatakan dukungan penuh terhadap program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang saat ini terus dikebut oleh pemerintah pusat untuk diterapkan di seluruh desa di Indonesia.
Ketua Karteker DPD APDESI Merah Putih Provinsi Banten, Rafik Rahmat Taufik, mengatakan program KDMP diyakini akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat desa. Menurutnya, keberadaan koperasi desa dapat mendorong perputaran ekonomi agar tetap berada di tingkat desa.
“Perekonomian masyarakat desa akan meningkat karena perputaran uang ada di level desa melalui bisnis yang dilaksanakan oleh KDMP. Dengan catatan, pengurus KDMP di setiap desa harus konsisten dan profesional dalam menjalankan usaha koperasi,” ujar Rafik kepada wartawan, Kamis (18/12/2025).
Rafik yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Bayah Timur, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, menilai program KDMP akan memacu para kepala desa untuk berpikir lebih kreatif dan fokus dalam upaya mensejahterakan masyarakatnya. Meski kepala desa tidak terlibat langsung sebagai tim teknis pengelola koperasi, ia menegaskan peran kepala desa tetap sangat penting, khususnya dalam pengawasan.
“Secara aturan kepala desa memang sebagai pengawas. Namun karena sumber pendanaan KDMP berasal dari dana desa dan dana desa menjadi jaminan, maka para kepala desa harus benar-benar fokus melakukan kontrol. Jika koperasi desa maju, maka desa dan masyarakatnya juga akan maju,” jelasnya.
Terkait kendala di lapangan, Rafik mengungkapkan persoalan ketersediaan lahan untuk pembangunan gerai dan gudang KDMP masih menjadi hambatan utama di sejumlah desa di Provinsi Banten. Menurutnya, tidak sedikit desa yang memiliki keterbatasan lahan, bahkan ada yang sama sekali tidak memiliki lahan memadai.
“Beberapa desa menyampaikan kepada kami terkait keterbatasan lahan. Ada lahan di desa tetapi milik Perhutani atau perusahaan swasta. Bahkan ada desa yang sama sekali tidak memiliki lahan yang cukup untuk KDMP. Ini perlu dicarikan solusi bersama agar program dapat berjalan,” ungkap Rafik.
Ia pun meminta pihak-pihak yang ditunjuk pemerintah pusat dalam pelaksanaan program KDMP agar mengedepankan komunikasi secara berjenjang dengan pemerintah desa, sehingga persoalan lahan dan teknis lainnya dapat diatasi secara kolaboratif.
Selain itu, Rafik berharap pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto, dapat mendengar aspirasi dari desa terkait dukungan anggaran. Ia menilai penambahan alokasi dana desa menjadi penting agar pembangunan infrastruktur desa tetap berjalan beriringan dengan pengembangan KDMP.
“Masih banyak infrastruktur desa yang membutuhkan penanganan dan sumber dananya dari dana desa. Harapan kami, KDMP berjalan, pembangunan infrastruktur desa pun tetap berjalan. Jika keduanya seimbang, desa akan semakin maju dan perekonomian masyarakat desa akan meningkat dengan cepat,” katanya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak, Imam Suangsa, menyampaikan bahwa hingga saat ini telah terdapat 57 Koperasi Desa Merah Putih di wilayah Kabupaten Lebak yang sedang dalam tahap pembangunan gerai. (Ajat)
