Fajarbanten.co.id – Sebanyak 16 lumbung sosial yang tersebar di wilayah Kabupaten Pandeglang, Banten, dilaporkan dalam kondisi kosong selama dua tahun terakhir.
Kekosongan ini disebabkan keterbatasan anggaran, yang menghambat pengisian kembali stok bantuan yang vital saat terjadi bencana.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pandeglang, Wawan Setiawan, membenarkan kondisi tersebut. Ia menyebutkan bahwa dari total 16 titik lumbung sosial, sebanyak 11 merupakan milik pemerintah pusat, 5 milik pemerintah daerah, dan 1 milik Pemerintah Provinsi Banten.
“Untuk lumbung sosial di Kabupaten Pandeglang memang sudah dua tahun kosong,” ungkap Wawan, Senin 14 Juli 2025.
Menurutnya, pihak Dinsos telah beberapa kali mengajukan permohonan pengisian ulang kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Benten maupun Pemerintah Pusat, namun belum mendapat respons.
“Kami sudah beberapa kali mengajukan, tapi belum ada reaksi apa pun,” ujarnya.
Meski lumbung sosial tidak terisi, Wawan menegaskan bahwa hal tersebut tidak akan menghambat penyaluran bantuan saat terjadi bencana. Dinsos masih memiliki stok yang dikelola langsung di gudang milik dinas.
“Walaupun lumbung sosial kosong, stok di Dinas Sosial tetap kami jaga untuk kebutuhan,” ucapnya.
Ia menjelaskan bahwa pengiriman bantuan langsung dari gudang dinilai lebih efektif dibandingkan distribusi ke lumbung sosial.
“Sebab kalau kita kirim 50 paket ke lumbung sosial, biasanya langsung habis. Biar kita yang atur, jadi distribusinya diatur dari gudang Dinsos,” jelas Wawan.
Wawan juga menambahkan, persoalan minimnya anggaran untuk pengisian lumbung sosial sudah disampaikan dalam rapat bersama DPRD Kabupaten Pandeglang. Namun, hingga kini belum ada alokasi anggaran tambahan untuk mengisi kembali cadangan logistik di lumbung tersebut.
“Masalah anggaran untuk pengisian lumbung sosial sudah kami sampaikan dalam rapat bersama DPRD Pandeglang, tapi sampai sekarang belum ada alokasi anggaran tambahan,”paparnya. (Asep)
