Nusa Tenggara Barat, 25 September 2025 – Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, terus memperkuat kualitas demokrasinya melalui konsolidasi yang berkelanjutan. Indeks Demokrasi Indonesia menjadi instrumen penting dalam menilai perkembangan demokrasi secara menyeluruh, baik dari aspek prosedural maupun substansial.
Komitmen pemerintah terhadap Indeks Demokrasi Indonesia tercermin dari dimasukkannya Indeks Demokrasi Indonesia sebagai salah satu indikator dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045.
Indeks Demokrasi Indonesia diukur melalui sinergi Kemenko Polkam, bersama BPS sebagai unsur penghasil data, beserta keterdukungan dari Kemendagri, Bappenas, dan pemerintah daerah. Hasil pemutakhiran tahun 2024 menunjukkan peningkatan skor nasional dari 79,51 menjadi 79,81, atau naik sebesar 0,30 poin dengan kategori “sedang”, melalui tiga aspek pengukuran yang diturunkan dalam 22 indikator.
Rapat Koordinasi Nasional Evaluasi Capaian IDI Tahun 2024 digelar sebagai bentuk evaluasi atas hasil capaian yang diperoleh, terlebih sebagai bagian dari strategi nasional untuk memperkuat pondasi demokrasi dalam rangka mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045, sekaligus wadah penting dalam memperkuat konsolidasi praktik demokrasi, baik secara prosedural maupun substansial.
Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional sebagai peran koordinatif Kemenko Polkam dalam mengawal arah pembangunan demokrasi Indonesia. Dalam pelaksanaannya, berbagai pemangku kepentingan dari tingkat pusat dan daerah dihadirkan, meliputi jajaran unsur kementerian/lembaga pusat, perwakilan pemerintah provinsi se-Indonesia (termasuk Sekda, Bappeda, Bakesbangpol, dan BPS Provinsi), Forkopimda Provinsi NTB, dan kalangan akademisi, yang seluruhnya memperlihatkan rasa antusias dan komitmen kolektif dalam memperkuat nilai-nilai demokrasi yang sejalan dengan arah pembangunan nasional.
Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Mayjen TNI Dr. Heri Wiranto, M.M., M.Tr (Han), menegaskan bahwa dengan capaian yang diperoleh maka perlu dilaksanakan upaya penguatan dań sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkokoh demokrasi Indonesia di masa mendatang.
“Baik pemerintah pusat maupun daerah perlu secara konsisten mendorong upaya penguatan demokrasi, khususnya melalui optimalisasi capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Untuk itu, perlu untuk memperkuat dukungan dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan agar target-target pembangunan demokrasi dapat tercapai secara berkelanjutan, sebagaimana yang kami upayakan melalui pelaksanaan Rakornas ini,” ujar Mayjen Heri Wiranto.
Dalam kesempatan tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri menambahkan bahwa pelaksanaan Rakornas tidak semata-mata hanya berperan sebagai forum koordinatif, melainkan juga menjadi momentum strategis dimulainya penguatan demokrasi berbasis data secara komprehensif di seluruh wilayah Indonesia.
“Kegiatan ini bukan hanya sekadar forum koordinasi, tetapi juga bagian dari strategi optimalisasi pembangunan demokrasi yang menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan. Optimalisasi tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan kualitas regulasi, penguatan kebebasan sipil, pembangunan kultur politik yang demokratis, pemutakhiran data dan indikator IDI, serta kolaborasi multipihak,” ujar Mayjen Heri Wiranto.
Lebih lanjut, kehadiran Kemenko Polkam dalam pengawalan capaian IDI tidak dimaksudkan sebagai bentuk pengawasan atau intervensi terhadap hasil pengukuran, melainkan untuk memastikan terbangunnya sinergi dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Langkah tersebut menjadi bagian krusial dalam mendukung pencapaian target pembangunan demokrasi nasional melalui pemanfaatan IDI secara berkelanjutan dan konsisten.
Moehammad Syafrial, S.H., S.I.IK
Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi, Kemenko Polkam
