JAKARTA – Kompolnas menggelar Focus Group Discussion (FGD) hasil penelitian yang dilakukan Anggota Kompolnas, H Mohammad Dawam, SHI, MH, beserta Tim Peneliti dengan judul ‘Pola Pengamanan Polri pada Obyek Vital Nasional di Kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Indonesia’ di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Rabu (29/11/2023).
Mengutip rilis Kompolnas yang diterima Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), FGD mengetengahkan narasumber Dir Pam Obvit Mabes Polri, Brigjen Pol Suhendri, dan Rangga J Wargadalam, Koordinator Kamtibmas Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Bappenas.
Selain itu, peserta diskusi aktif dari berbagai Kementerian; Kemenko Marives diwakili Suparman, Kementerian PUPR oleh Ka.Biro Umum, Asrena Polri oleh Kombes Pol Benny Iskandar dan Kombes Pol Adex Yudisan, juga perwakilan Baintelkam, Kabid Bimmas dan Obvitnas Kemenko Polhukam Kombes Pol Suwandi Prihantoro hingga Direktur Utama PT Minahasa Permai Resort Development (PT MPRD), perusahaan swasta murni yang ditunjuk mengelola kawasan DPSP Likupang, Leo Rustandi.
Dalam presentasi hasil penelitian, Dawam menyampaikan pentingnya membangun ekosistem pola pengamanan di kawasan pariwisata yang aman dan nyaman, security dan safety.
Oleh karenanya pola pengamanan Polri pada obvitnas di kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Indonesia ke depan perlu dirancang dengan Digitalisasi Pola Pengamanan berbasis Teknologi dengan beragam modelnya, Patroli Teknologi Drone Anti Sadap, Teknologi Artificial Intellijen, Teknologi Scientific Crime Investigation, Patroli Siber.
Di samping itu pemantauan seluruh akses keluar masuk kawasan dengan penempatan CCTV dilengkapi Face Recognation (sistem identifikasi dan autentifikasi sketsa wajah) bahkan pemantauan udara dan laut melalui satelit guna meminimalisir setiap bentuk kejahatan konvensional maupun transnasional dengan pendekatan pola pengamanan scientific.
Dalam sambutan pembuka, Pudji Hartanto Iskandar menyampaikan urgensi hasil penelitian ini sebagai salah satu rumusan arah Kebijakan Polri di bidang keamanan dalam negeri yang akan diusulkan Kompolnas kepada Presiden.
Hal ini dikarenakan salah satu tugas Kompolnas adalah membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Oleh karenanya setiap rekomendasi yang diusulkan Kompolnas kepada Presiden haruslah berbasis riset secara limiah.
Untuk penelitian ini salah satunya. Turut hadir dari Anggota Kompolnas, Dr Yusuf Warsyim dan Poengky Indarti.
Dalam pada itu, Brigjen Pol. Suhendri menjelaskan kondisi saat ini di lima kawasan DPSP belum terbangun kantor command center sebagai Pos pengamanan terpadu yang terintegrasi ke seluruh kawasan dan dapat dimanfaatkan sebagai Pos Kendali Komando bersama demi keamanan dan kenyamanan bagi semua pihak.
Saiful Arif memaparkan sebagaimana Shoffa Ihsan dan La Radi Eno selaku peneliti. Ia sependapat bahwa pola pengamanan Polri perlu mengantisipasi adanya ancaman ideologi transnasional seperti jaringan ekstremis yang mengarah pada pelaku tindak pidana terorisme yang dapat mengganggu keamanan kawasan.
Oleh karenanya perlu dimonitor, diawasi seefektif mungkin jangan sampai jaringan mereka berkembang melakukan aksi yang bisa mengoyak keamanan pariwisata Indonesia.
Rangga J Wargadalam, sebagai narasumber mengatakan bahwa sebagai penghubung perencanaan rancangan teknokratik pemerintah, pihaknya akan mengusulkan hasil diskusi hari ini untuk dibahas bersama sebagai bagian proses perencanaan pembangunan nasional ke depan dalam bidang pola pengamanan pariwisata di Indonesia.
Sebagai penutup FGD, Poengky Indarti menyampaikan terima kasih atas keaktifan semua peserta dalam memberikan gagasan. “Kiranya hasil penelitian ini dapat berguna bagi kebijakan pemerintah saat ini dan yang akan datang,” katanya. (*)
