Fajarbanten.co.id – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang menilai, lambatnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menangani permasalahan rumah kumuh di Kabupaten Pandeglang.
Pasalnya, salah satunya contoh yang di alami Nenek Sa’adiah warga Kampung Sigotong, Desa Alaswangi, Kecamatan Menes yang hingga kini belum menerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan hanya mengandalkan bantuan secara swadaya dari warga serta Pemerintah Desa (Pemdes) Alaswangi.
“Kami kecewa hingga kini Nenek Sa’adiah belum menerima bantuan RTLH dari Pemkab Pandeglang, dan hanya mengandalkan para dermawan dan Pemdes setempat,”kata Agung Lodaya Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang, kepada fajarbanten.co.id, Kamis 20 November 2024.
Agung menilai, Pemkab Pandeglang harus mengevaluasi kembali penerima bantuan RTLH agar tepat sasaran dan segera memberikan solusi kepada warga yang membutuhkan.
“Banyak masyarakat miskin yang tinggal di rumah tidak layak huni. Padahal, program ini untuk mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Pandeglang, tapi realisasinya belum memadai,”katanya.
” Artinya, Pemkab Pandeglang tidak serius menangani hal itu. Padahal, sudah jelas Nenek Sa’adiah layak diberi Bantuan RTLH,”tegasnya.
Sebelumya diberitakan, Nasib naas Nenek Sa’adiah saat ini tak kunjung mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang. Namun, warga dan Pemerintah Desa Alaswangi Kecamatan Menes memiliki inisiatif membangun rumah warga miskin secara swadaya gotong royong.
Pejabat sementara (Pjs) Kepala Desa Alaswangi, Mamat Rahmat, mengatakan, bahwa saat ini pembangunan rumah Nenek Sa’adiah sedang berlangsung. Dana untuk pembangunan rumah tersebut berasal dari Pemerintah Desa dan iuran masyarakat yang tergerak membantu.
“Sekarang sedang dikerjakan. Alhamdulillah, Pemerintah Desa bersama warga dan simpatisan yang iba melihat kondisi rumah Nenek Sa’adiah bergotong royong untuk membangunnya,” katanya dihubungi melalui pesan singkat, Selasa 19 November 2024.
Mamat menjelaskan bahwa pembangunan ini dilakukan secara darurat karena kondisi rumah yang reyot dan dihuni oleh delapan orang sangat mengkhawatirkan. Jika tidak segera diperbaiki, rumah tersebut dikhawatirkan akan roboh dan membahayakan penghuni.
“Bantuan dari Pemkab atau Baznas Pandeglang baru dijadwalkan pada tahun 2025. Oleh karena itu, kami secara swadaya bergerak memperbaiki rumah ini demi keselamatan penghuni,” ujarnya.
Mamat menambahkan bahwa material bangunan seperti kayu, bambu, GRC, dan kebutuhan lain didapatkan dari bantuan warga dan simpatisan. Biaya operasional dan konsumsi bagi para pekerja juga ditanggung secara gotong royong oleh masyarakat.
“Penanganan darurat ini dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kami tidak bisa menunggu lebih lama karena kondisi rumah sangat berbahaya bagi para penghuninya,” ucapnya. (Asep)
