Fajarbanten.co.id – Kinerja APBN Provinsi Banten sampai dengan 31 Juli 2024 menunjukkan hasil yang sangat baik. Hal ini terlihat secara umum pendapatan dan belanja negara tumbuh positif (yoy) seperti yang disampaikan oleh para pimpinan Kemenkeu Satu Regional Banten yakni Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten, Suska, Kepala Kanwil DJP Banten, Cucu Supriatna, Kepala Kanwil DJBC Banten, Rahmat Subagio, dan Kepala Kanwil DJKN Banten, Djanurindro Wibowo.
Menurut Suska, secara umum realisasi pendapatan APBN regional Banten sampai dengan 31 Juli 2024 berkinerja sangat baik. Realisasi penerimaan pajak telah mencapai 58,70% dari target, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai telah mencapai 53,90% dari target dan realisasi PNBP telah mencapai 86,35% dari target. Secara keseluruhan, total realisasi pendapatan sampai dengan 31 Juli 2024 telah mencapai 58,26% dari target dan mengalami pertumbuhan sebesar
12,39% year on year.
Kinerja Belanja Negara, Penyaluran KUR dan UMi
Suska menyampaikan, kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan 31 Juli
2024 tetap terjaga dan mengalami pertumbuhan positif, dengan realisasi telah mencapai Rp950,7 miliar atau 86,40% dari target dan mengalami pertumbuhan sebesar 10,02% year on
year. Kinerja PNPB ini ditopang oleh Pendapatan Pelayanan Pertanahan, Jasa Kepelabuhanan, Pendapatan Paspor, Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan dan Jasa Pelayanan Rumah Sakit.
Selanjutnya, dari sisi belanja negara sampai dengan 31 Juli 2024 terealisasi sebesar Rp15,56 triliun atau 55,39% dari pagu dan mengalami pertumbuhan sebesar 6,39% (yoy). Kontribusi realisasi belanja negara terbesar berasal dari belanja TKD sebesar Rp10,14 triliun, kemudian belanja K/L sebesar Rp5,41 triliun.
Untuk seluruh jenis Belanja K/L di Provinsi Banten sampai dengan 31 Juli 2024 mengalami pertumbuhan positif, kecuali belanja modal yang mengalami kontraksi sebesar 27,10%. Hal ini disebabkan karena terdapat penurunan pagu belanja modal yang cukup signifikan untuk tahun 2024 pada satker tertentu.
Terkait hibah, total pendapatan hibah yang diterima oleh satuan kerja vertikal sampai dengan 31 Juli 2024 sebanyak 42 hibah dengan total nilai sebesar Rp108,29 miliar. Hibah tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan pemilihan kepala daerah dan pencapaian Program Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Suska menjelaskan, Kinerja penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) sampai dengan 31 Juli 2024 telah tersalurkan sebesar Rp10,14 triliun atau 57,33% dari total alokasi TKD dan tumbuh sebesar 2,62%. Secara umum untuk semua jenis TKD mengalami pertumbuhan positif, kecuali jenis TKD DAK Fisik yang mengalami kontraksi sebesar 9,80% dan DAK Non Fisik juga mengalami kontraksi sebesar 30,50%. Untuk DAK Fisik, disebabkan masih dilakukan proses lelang dan terdapat kendala pemenuhan persyaratan pelaksanaan DAK Fisik pada bidang tertentu.
Kementerian Keuangan juga memiliki misi khusus dalam mengawal penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ultra Mikro (UMi). Sampai dengan 31 Juli 2024 penyaluran KUR
tumbuh positif 16,92% dan penyaluran Umi tumbuh melambat 6,45%.
Penyaluran KUR dan UMi
terbesar berada di Kabupaten Tangerang masing-masing sebesar Rp892,79 miliar dan Rp83,65 miliar. Sedangkan KUR dengan skema mikro dan KUR berdasarkan sektor perdagangan besar dan eceran merupakan kelompok penyaluran KUR terbesar dengan nilai penyaluran masing-masing sebesar Rp1,79 triliun dan Rp1,96 triliun.
Selanjutnya terkait dengan kinerja APBD Banten sampai dengan 31 Juli 2024, pendapatan daerah mengalami kontraksi sebesar 0,29% dan belanja daerah mengalami pertumbuhan positif sebesar 14,81%. TKD yang telah disalurkan ke Provinsi Banten sampai dengan 31 Juli 2024 sebesar Rp10,14 triliun atau sebesar 48,05% dari total pendapatan Banten.
Kinerja Penerimaan Pajak
Selanjutnya, Cucu Supriatna, Kepala Kanwil DJP Banten, menyampaikan informasi tentang penerimaan pajak Provinsi Banten hingga 31 Juli 2024. Menurutnya, penerimaan pajak periode
tersebut tercapai sebesar Rp44,95 triliun, memenuhi 58,70% dari target APBN 2024 sebesar Rp76,58 triliun dan tumbuh sebesar 13,17% (yoy) dan kinerja penerimaan pajak tumbuh dengan baik.
Cucu menjelaskan, mayoritas jenis pajak dominan mengalami pertumbuhan positif pada periode
s.d 31 Juli 2024. PPN Dalam Negeri, PPh Pasal 21, PPN Impor, PPh Final dan PPh 22 Impor mengalami pertumbuhan positif. Sedangkan PPh Badan masih mengalami pertumbuhan negatif.
Hal ini disebabkan adanya restitusi yang jatuh tempo di tahun 2024.
Selanjutnya, penerimaan perpajakan sektor dominan s.d. 31 Juli 2024 mayoritas tumbuh positif.
Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan adalah dua sektor dengan kontribusi terbesar penerimaan pajak Banten s.d 31 Juli 2024. Kontribusi masing-masing sektor tersebut
sebesar 39,72% dan 24,48%.
Hingga 31 Juli 2024, 11 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Kanwil DJP Banten seluruhnya mengalami pertumbuhan positif yang baik, kecuali KPP Madya Tangerang
mengalami pertumbuhan negatif yang disebabkan oleh restitusi yang jatuh tempo di tahun 2024.
Kinerja penerimaan yang terbaik hingga periode Juli 2024 dialami oleh KPP Pratama Tangerang Barat dengan capaian 70,52% dan pertumbuhan sebesar 39,21% (yoy).
Kontribusi penerimaan pajak Kanwil DJP Banten ditopang oleh jenis pajak PPN Dalam Negeri,
PPh 21, dan PPN impor masing-masing sebesar 29,14%, 21,97%, dan 21,27%.
Kinerja Penerimaan Kepabeanan dan Cukai
Selanjutnya, Kepala Kanwil DJBC Banten, Rahmat Subagio, menyampaikan informasi tentang
penerimaan Kepabeanan dan Cukai Provinsi Banten hingga 31 Juli 2024. Beliau menyampaikan bahwa capaian penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp7,93 Triliun, memenuhi 53,90% dari target tahunan APBN 2024 sebesar Rp14,71 Triliun dan tumbuh sebesar 8,32% (yoy).
Rahmat menjelaskan, penerimaan Kepabeanan dan Cukai ini terdiri dari Bea Masuk, Cukai, dan Bea Keluar. Bea Masuk mencapai Rp6,18 triliun, naik 5,24% (yoy), didorong dari komoditas kebutuhan bahan bakar, bahan baku kebutuhan industri raw sugar dan sektor importasi beras.
Cukai mencapai Rp1,74 triliun, tumbuh 21,08% (yoy), didorong peningkatan volume produksi minuman mengandung etil alkohol golongan A, B, dan C yang disertai kenaikan tarif Cukai MMEA 20% (rata-rata tertimbang). Sementara untuk Bea keluar mencapai Rp2,88 miliar, turun 46,58% (yoy), dipengaruhi fluktuasi harga komoditas kelapa sawit dan produk turunan
pengolahannya.
Rahmat juga menyampaikan informasi tentang kinerja Neraca Perdagangan Provinsi Banten hingga Juli 2024. Nilai Ekspor pada Bulan Juli 2024 tercatat USD 0,81 miliar, melemah 18% (yoy), sementara impor mencapai USD 3,67 miliar, tumbuh 1% (yoy).
Neraca Perdagangan pada bulan Juli 2024 masih mencatatkan defisit sebesar USD 2,87 miliar lebih besar jika dibandingkan dengan defisit bulan Juli 2023 sebesar USD 2,63 miliar.
Penurunan Neto Neraca Perdagangan Juli 2024 tersebut disebabkan oleh penurunan eksportasi pada komoditi: obat, perhiasan, barang hasil tempaan pandai emas; dan kosmetik; dan penurunan importasi pada komoditi: minyak mentah dan turunannya; hidrokarbon dan turunannya; dan telepon.
Kinerja Pengelolaan Aset di Banten sampai dengan Juli Tahun 2024
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Banten, Djanurindro Wibowo, melaporkan kinerja pengelolaan aset negara di wilayah Banten sampai dengan bulan Juli tahun 2024. Pengelolaan aset negara di Banten mencakup Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kekayaan Negara, Piutang dan Lelang, serta Pembiayaan Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), yang semuanya menunjukkan kinerja positif dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Realisasi PNBP dari pengelolaan aset sampai dengan Juli 2024 mencapai Rp10,66 miliar atau 41,81% dari target tahun 2024. Sementara itu, realisasi PNBP dari lelang mencapai Rp22,64 miliar atau 54,03% dari target tahun 2024, sedangkan realisasi PNBP dari piutang negarabsebesar Rp0,8 miliar atau 164,32% dari target tahun 2024. Total realisasi PNBP sampai dengan Juli 2024 sebesar Rp34,10 miliar atau mencapai 50,23% dari target tahun 2024.
Realisasi Pokok lelang bulan Juli mencapai Rp83,591 miliar, sehingga capaian pokok lelang bulan Januari sampai dengan Juli 2024 mencapai Rp817,515 miliar atau 53% dari target tahun 2024, dengan dominasi jenis lelang meliputi Hak Tanggungan, Lelang Non Eksekusi Sukarela, dan Lelang Pegadaian.
Penyelesaian piutang negara sampai dengan bulan Juli tahun 2024 mencapai Rp12,698 miliar atau 92,016% dari target tahun 2024. Realisasi Sertifikasi BMN s.d Juli 2024 sebanyak 386 Bidang, dengan capaian 43,08% dari target 2024 sebanyak 896 Bidang. Target sertifikasi tahun 2024 sebagian besar berasal dari Kementerian Perhubungan (Balai Teknik Perkeretaapian DKI Jakarta dan Ditjen Kereta Api) sebanyak 584 bidang dan Kementerian PUPR sebanyak 182 bidang.
Realisasi Hibah Barang Milik Negara kepada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Banten, sampai dengan Juli 2024 sudah terbit surat persetujuan hibah dengan nilai sebesar Rp58,97 miliar. Untuk pembiayaan PSN oleh LMAN di Provinsi Banten di bulan Juli tahun 2024, sudah terealisasi pembiayaan sebesar Rp 48,47 miliar Rupiah, yang berasal dari realisasi atas Sarana dan Prasarana Air Baku Karian, Bendungan Karian, Jalan Tol Serang-Panimbang, dan Jalan Tol Serang-Cinere. Sehingga total realisasi PSN oleh LMAN dari bulan Januari s.d Juli sebesar Rp383,60 miliar.
(*/yogi)
