Beri Arahan di Bimtekda PKS Banten, Presiden PKS Dorong Kolaborasi Lintas Partai

oleh 8 views

fajarbanten.coid— Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dr. H. Al Muzzammil Yusuf, M.Si., mendorong seluruh anggota DPRD dan pejabat publik agar terus membuka ruang dialog serta membangun kerja sama yang erat dengan partai politik lain.

​Menurutnya, kolaborasi lintas partai sangat diperlukan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat serta memenuhi hak-hak dasar bangsa Indonesia.

​Pesan tersebut disampaikan dalam Bimbingan Teknis Daerah (Bimtekda) anggota DPRD dan pejabat publik PKS se-Banten di Hotel Aston, Kota Bogor, Kamis (17/9/2026).

“PKS terus membangun ruang dialog dengan lintas partai. Kita bangun kolaborasi untuk kepentingan masyarakat dan mewujudkan hak-hak dasar bangsa Indonesia,” ujar Al Muzzammil.

​Ia menilai perbedaan pandangan politik tidak seharusnya menjadi penghalang bagi para politisi untuk bekerja sama. Komunikasi lintas partai tetap diperlukan, terutama ketika membahas persoalan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

​Dalam arahannya, Presiden PKS ini juga meminta para anggota dewan untuk tampil aktif sebagai juru bicara masyarakat. Mereka dituntut berani menyuarakan berbagai persoalan moral yang berkembang di tengah warga melalui fungsi dan kewenangan yang dimiliki.

“Anggota dewan harus menjadi juru bicara untuk menyuarakan persoalan moral di masyarakat, seperti judi online, pinjaman online, dan LGBT,” tegasnya.

​Selain berani menyuarakan isu-isu publik, anggota dewan dan pejabat publik juga diminta memiliki kepekaan tinggi terhadap kondisi sosial.

Menurut Al Muzzammil, jiwa empati sangat penting agar setiap kebijakan dan program kerja yang dijalankan benar-benar selaras dengan kebutuhan rakyat.

“Anggota dewan dan pejabat publik harus mengedepankan jiwa empati,” tambahnya.

​Bimtekda anggota DPRD dan pejabat publik PKS se-Banten yang berlangsung 17–19 September 2026 ini mengusung tema ‘Pemimpin Transformatif: Tingkatkan Pelayanan, Hadirkan Perubahan.’

​Melalui kegiatan tersebut, para kader di lembaga legislatif dan eksekutif didorong untuk terus membangun komunikasi politik yang terbuka, menjadi penyambung lidah rakyat, serta menjadikan empati sebagai landasan utama dalam menjalankan amanah publik. (yogi)