Fajarbanten.co.id – Penolakan terhadap kerja sama pembuangan sampah dari Kota Tangerang Selatan (Tangsel) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bangkonol, Kabupaten Pandeglang, semakin meluas.
Rencana aksi akbar yang digagas kelompok Rakyat Pandeglang Bersatu pada 3 September 2025 mendatang, dipastikan tidak hanya menjadi ajang unjuk rasa, tetapi juga simbol perlawanan masyarakat terhadap kebijakan yang dinilai merugikan daerah.
Sejak poster penggalangan donasi untuk aksi tersebar, publik mulai melihat keseriusan warga dalam mengorganisasi perlawanan.
Penggalangan dana yang dipusatkan di Alun-alun Pandeglang bahkan menjadi bukti nyata bahwa masyarakat menolak masuknya sampah dari luar daerah.
Isu ini kini tidak lagi sekadar persoalan lingkungan, melainkan sudah menyentuh harga diri masyarakat Pandeglang.
Menanggapi hal itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang melalui Kepala Diskominfo Pandeglang, Nandar Suptandar, menyatakan tidak melarang masyarakat untuk menggelar aksi unjuk rasa pada 3 September mendatang.
“Ya Pemda mempersilahkan kepada masyarakat. Karena itu hak konstitusi, sebagai warga negara. Tapi hendaknya disampaikan secara damai,”ungkap Nandar saat ditemui di Bangkonol, Rabu 27 Agustus 2025.
“Karena sebelum itu kita berupaya ke masyarakat sekitar di tiga desa, itu bisa menerima informasi secara utuh,” sambungnya.
Nandar menegaskan, Pemkab Pandeglang tidak anti kritik. Namun ia mengimbau massa aksi agar tetap menjaga ketertiban.
“Meskipun begitu, Pemkab Pandeglang memohon kepada massa aksi agar tidak melakukan vandalisme atau kerusakan. Supaya aspirasinya tersampaikan kepada Bupati,” katanya.
Diketahui, rencana kerja sama pengelolaan sampah dengan Tangsel hingga kini masih menuai penolakan dari berbagai kelompok, mulai dari pemuda, mahasiswa, masyarakat, hingga aktivis lingkungan. (Asep)
