Magelang – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Kasubdit Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Thephilus Lukas Ayomi menegaskan pentingnya langkah strategis pemulihan pasca-aksi unjuk rasa di Kota Magelang. Langkah ini dapat dilakukan dengan melibatkan peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat.
Pesan tersebut disampaikannya pada rapat koordinasi dalam rangka membahas langkah pemulihan pasca-aksi unjuk rasa yang terjadi beberapa waktu lalu di Kota Magelang. Rapat yang dipimpin Wali Kota Magelang Damar Prasetyono tersebut berlangsung di Atria Hotel, Kota Magelang, Jawa Tengah, Rabu (10/9/2025).
Lukas menjelaskan, kehadirannya sebagai bagian dari Tim Asistensi, Monitoring, dan Evaluasi Kemendagri membawa tiga agenda utama sesuai arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. “Pertama, melaksanakan pertemuan dengan jajaran Forkopimda terkait update situasi terkini pasca-demonstrasi yang puji syukur berlangsung pada hari ini,” jelas Lukas.
Agenda kedua, lanjutnya, yakni memastikan bahwa arahan Mendagri dalam rapat koordinasi bersama kepala daerah telah diimplementasikan. Arahan tersebut tertuang dalam surat Mendagri terkait Antisipasi Dampak Aksi Unjuk Rasa oleh Elemen Masyarakat dan surat Mendagri terkait Peningkatan Peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam Menjaga Kondusifitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas).
“Ketiga, yaitu mendorong pembentukan atau pengaktifan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) di tingkat RT dan RW dengan berbasis gotong royong dan budaya masyarakat setempat,” tambahnya.
Lukas menekankan bahwa langkah-langkah tersebut perlu dijalankan secara konsisten oleh pemerintah daerah (Pemda) bersama Forkopimda agar stabilitas keamanan di Kota Magelang tetap terjaga.
Sementara itu, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono menyampaikan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) bersama Forkopimda telah melaksanakan sejumlah upaya pemulihan pasca-aksi unjuk rasa.
“Situasi Kota Magelang tergolong kondusif, mayoritas peserta unjuk rasa berusia remaja dan 90 persen berasal dari luar Kota Magelang, sehingga diperlukan sinergi dengan pemerintah daerah sekitar, termasuk Kabupaten Magelang untuk menjaga stabilitas,” ujarnya.
Pihaknya juga telah menggelar rapat terbatas bersama Forkopimda dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk menyusun langkah mitigasi dan menerbitkan Surat Edaran (SE) guna menjaga ketertiban lingkungan serta mengawasi aktivitas anak-anak.
“Selain itu, telah dilaksanakan kegiatan lain seperti pemasangan banner imbauan dalam rangka mengajak masyarakat menjaga perdamaian dan menolak aksi anarkis, pengawasan ketersediaan dan harga pangan, pembagian bantuan sosial kepada 1.502 lansia, serta menggelar mujahadah bersama 700 peserta di Masjid Pemkot Magelang,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemkot Magelang akan segera menyusun SE terkait pengaktifan Siskamling di tingkat RT dan RW untuk mendukung situasi keamanan wilayah yang kondusif dan aman.
Turut hadir dalam rapat tersebut Kapolres Magelang, Dandim 0705/Magelang, Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Kejaksaan Negeri Kota Magelang, Ketua Pengadilan Negeri Kota Magelang, Ketua DPRD Kota Magelang, Sekda Kota Magelang, hingga unsur masyarakat, mulai dari Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).(*)
