Oleh: Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, SH., MH., CREL
Pidato Presiden Prabowo Subianto di World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos tidak sekadar menampilkan optimisme terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Lebih dari itu, pidato tersebut menegaskan keberanian negara untuk kembali hadir secara nyata dalam pemenuhan hak dasar warganya.
Ketika Presiden menyatakan bahwa kapasitas MBG berpotensi melampaui produksi jaringan restoran cepat saji global, pesan yang disampaikan bukanlah soal adu angka. Yang ditegaskan adalah pilihan politik: negara tidak menyerahkan sepenuhnya urusan gizi dan kesehatan anak kepada mekanisme pasar. Negara mengambil alih tanggung jawab konstitusionalnya.
Keberhasilan awal MBG tidak dapat dilepaskan dari langkah efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah. Pemangkasan belanja tidak produktif dan penataan prioritas fiskal menunjukkan bahwa persoalan kesejahteraan bukan semata soal keterbatasan anggaran, melainkan soal keberanian menentukan arah kebijakan. Anggaran yang dikelola dengan tepat akan selalu menemukan ruang bagi kepentingan publik.
Dalam perspektif UUD 1945, MBG memiliki legitimasi yang kuat. Tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum serta kewajiban memelihara fakir miskin dan anak terlantar bukanlah norma simbolik. Ia menuntut tindakan nyata. Pemenuhan gizi anak adalah prasyarat dasar bagi hak atas kesehatan, pendidikan, dan masa depan yang bermartabat.
MBG juga menegaskan orientasi Indonesia menuju negara kesejahteraan (welfare state). Negara kesejahteraan tidak berarti negara yang serba mengatur, tetapi negara yang memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam pemenuhan kebutuhan paling mendasar. Dalam konteks ketimpangan sosial dan risiko generasi stunting, intervensi negara bukan pilihan, melainkan keharusan.
Tantangan ke depan terletak pada konsistensi. Program sebesar MBG membutuhkan kepastian hukum, tata kelola yang transparan, dan pengawasan yang ketat agar tidak berubah menjadi beban fiskal tanpa dampak. Tanpa disiplin kebijakan, keberanian politik dapat kehilangan legitimasi publik.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan negara bukan terletak pada pidato di forum global, melainkan pada apakah anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan siap menghadapi masa depan. Di titik inilah MBG menjadi ujian serius: apakah negara benar-benar hadir, atau sekadar berjanji.
