Jakarta – Presiden Jokowi Widodo menyampaikan pandangan yaitu agar ASEAN benar-benar dapat menjadi lokomotif stabilitas dan kesejahteraan kawasan.
“Kita harus bekerja keras untuk memperkuat kesatuan dan sentralitas ASEAN. Kita harus segera memperkuat kapasitas dan efektivitas kelembagaan ASEAN,” kata dia, ketika menghadiri KTT ASEAN 2021, secara virtual dari Istana Bogor, Selasa (26/10).
Kali ini giliran Brunei Darussalam menjadi ketua ASEAN sehingga perhelatan puncak para pemimpin ASEAN ini diselenggarakan dari Bandar Seri Begawan dan diikuti secara daring oleh semua ketua delegasi negara peserta.
Dalam pandangan dia, periode 2021 bukanlah tahun yang mudah bagi ASEAN. “Kita hidup dalam situasi yang sangat dinamis, dimana rivalitas antara kekuatan besar menjadi makin mengemuka,” ujar dia.
Oleh karena itu, Gugus Tugas Tingkat Tinggi yang akan mulai bekerja tahun depan dalam mengembangkan Visi ASEAN pasca-2025 juga perlu membahas rekomendasi penguatan ASEAN yang diharapkan selesai pada akhir 2022 dan dapat diterapkan pada 2023.
“Dengan demikian, ASEAN akan siap dan segera lepas landas untuk mewujudnyatakan Visi Baru pasca-2025. Indonesia telah menyampaikan dokumen konsep bagi pembahasan mengenai penguatan ASEAN. Saya sangat menghargai dukungan para pemimpian ASEAN terhadap inisiatif Indonesia ini,” kata dia.
Hal lain yang dia katakandalam KTT itu adalah bahwa ASEAN sangat berharap demokrasi melalui proses yang inklusif dapat segera dipulihkan di Myanmar karena rakyat Myanmar memiliki hak untuk hidup dalam damai dan sejahtera.
Ia mengingatkan dalam Pertemuan Para Pemimpin di Jakarta pada 24 April lalu, ia melihat optimisme sebagai satu keluarga, ASEAN akan dapat membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya. Hal itu menjadi komitmen keluarga untuk membantu anggota keluarganya.
“Sayangnya, uluran tangan keluarga ini tidak disambut baik oleh militer Myanmar. Akses yang diminta utusan khusus ASEAN sampai saat-saat akhir KTT masih belum diberikan militer Myanmar,” ucap dia.
Keputusan ASEAN untuk mengundang Myanmar pada tingkat nonpolitik dan memberikan kesempatan bagi Myanmar guna menyelesaikan isu dalam negerinya terlebih dahulu, merupakan keputusan yang berat tapi memang harus dilakukan.
“Di satu pihak kita tetap menjaga penghormatan terhadap prinsip tidak mencampuri, namun di pihak lain, kita juga berkewajiban menjunjung tinggi prinsip-prinsip lain dalam Piagam ASEAN, seperti demokrasi, tata-kelola yang baik, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pemerintah yang konstitusional,” kata dia.
Keputusan itu juga memberikan ruang bagi ASEAN untuk tetap menjalankan kemajuan-kemajuan, sebagaimana janji kita kepada rakyat ASEAN. Namun uluran tangan tetap harus ditawarkan kepada Myanmar, termasuk pemberian bantuan kemanusiaan kepada rakyat Myanmar.
Isu terakhir yang dia katakan adalah implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP). “AOIP memiliki prinsip-prinsip yang sangat jelas. Sudah saatnya kita semua memberikan perhatian bagi kerja sama konkrit pelaksanaan AOIP,” kata dia.
Terkait hal itu, pada 2023 Indonesia akan mengadakan forum kerja sama infrastruktur Indo-Pasifik. Forum itu akan diselenggarakan saat Indonesia memegang amanah sebagai ketua ASEAN. “Saya mengharapkan kita terus memperkuat kerja sama dalam kerangka AOIP,” ucap dia.
Turut hadir mendampingi yaitu Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, dan Wakil Menteri Luar Negeri, Mahendra Siregar.
(*/cr2)
Sumber: antaranews.com
