Inflasi Naik Terus, LSM Minta Mendagri Evaluasi Pj Walikota Serang

oleh

FAJARBANTEN.CO.ID – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Transparansi For Masyarakat Banten (Transformer) meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengkaji ulang jabatan Yedi Rahmat selaku Penjabat (Pj) Walikota Serang. Hal tersebut perlu dilakukan karena, Pj Walikota Serang telah gagal mengendalikan inflasi pada wilayah yang dipimpinnya.

Menurut Tb. Irfan Taufan, Ketua LSM Transformer, bila perlu Mendagri mencopot Yedi Rahmat sebagai Pj Walikota Serang, sebagaimana telah dilakukan pada Pj Walikota Cimahi, Dikdik Suratno Nugrahawan. Kata dia, Dikdik dicopot karena dianggap telah gagal mengendalikan inflasi selama tiga bulan berturut-turut, pada bulan Mei, Juni dan Juli 2023. “Hal yang sama juga terjadi di Kota Serang. Sejak bulan Januari hingga sekarang (bulan April) inflasi Kota Serang terus mengalami kenaikan,” ungkap Tb. Irfan.

Dijelaskannya, pada bulan Januari 2024 inflasi Kota Serang mencapai 2,06 persen, dan bulan Februari 2024 menjadi 2,78 persen. “Akibat adanya kenaikan harga beras, angka inflasi di Kota Serang meningkat di bulan Februari 2024 menjadi 2,78 persen. Sebagaimana pernah disampaikan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) pada rapat 6 Maret lalu,” jelasnya.

Dilanjutkan Irfan, belum lama ini Asda II Kota Serang juga menyampaikan bahwa inflasi Kota Serang kembali mengalami kenaikan. Kenaikan kali ini, tambahnya, dipicu oleh kenaikan harga bawang merah. “Akibatnya kota Serang mengalami inflasi sebesar 3,5 persen pada April ini, naik dari sebelumnya 3,2 persen di bulan Maret,” ungkapnya.

Meski tingkat inflasi Kota Serang masih dibawah wilayah lain di Banten, namun kata dia, inflasi yang terus mengalami kenaikan setiap bulan menjadi bukti ketidakseriusan Pj Walikota Serang dalam mengendalikan inflasi. Menurutnya, bila serius, tentu inflasi di Kota Serang sempat mengalami penurunan atau minimal stabil.

“Kalau daerah lain, yang kondisi geografisnya sulit diakses, kita masih bisa maklum. Kota Serang kan, merupakan ibukota Provinsi, tentunya distribusi dapat lebih mudah dilakukan. Kalau harga beras mahal, harga bawang mahal berarti ada yang dengan manajemennya,” pungkasnya.(**)