FAJARBANTEN.CO.ID – Pasca kebijakan pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD, amanat yang disebut sebagai komitmen pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara agar lebih efektif dan efisien ini, turut berimbas dalam perkembangan berbagai sektor di tanah air, salah satuny sektor pariwisata.
Ketua PHRI Provinsi Banten GS Ashok Kumar, kepada awak media, Kamis (10/4/2025) mengungkapkan, dunia pariwisata di Provinsi Banten khususnya di sektor industri hotel dan restauran dalam momen libur lebaran 2025, kondisinya tidak mengembirakan.
Menurut Ashok, di Banten, selama musim libur lebaran tahun ini, terhitung dari tanggal 31 Maret hingga 8 April 2025 belum di strata menggembirakan, Perhimpunan Hotel dan Restaurant Indonesia (PHRI) mencatat secara akumulasi hanya di angka 44,3%. Hingga perlu dijadikan tolak ukur perbaikan pada tahun mendatang.
“Tingkat hunian slow down grapiknya terasa dari bulan februari 2025 sejak diberlakukanya efficiency cut off 50% government budget. Sebelumnya, goverment segment biasanya mengantongi rata-rata extra minimal 30% ke optimal 40% dari aspek MICE tinggi sekali perputaran melalui segment government tersebut. Jadi bila digabungkan 44% + 30%, rata-rata meraih 70% merata se-provinsi banten. Ini baru dapat dijadikan parameter,” ujar GS Ashok.
Untuk itu, sambung GS Ashok, kondisi seperti ini perlu langkah sigap dari semua unsu, pentahelik (ABCGM) Akademis,!Business, Community, Goverment dan Media. Selain itu, Wakil Rakyat di parlemen dapat meyakinkan pemerintah pusat pusat dalam mengevaluasi sejernihnya perihal efisiensi pemangkasan anggaran pemerintah dari market segment government meeting.
“Impactnya bila pemangkasan anggaran ini berlangsung seterusnya tentu akan merayap ke semua liniernya. Jadi walaupun insan perhotelan sudah melakukan terobosan mencari segment lain seperti corporate dan lainya, begitupun kami juga sudah melakukan mitigasi struktural internal dengan saving energi dan juga langkah bila hotel 5 lantai hanya beberapa lantai saja beroperasional agar tetap survive, langkah selanjutnya pasti akan merembet efisiensi di ketenagakerjaan human resources karena supply demand sudah tidak setara atau seimbang,” papar GS Ashok.
Masih soal efisiensi anggaran, GS Ashok yang juga menjabat Korwil Jawa DKI dan Jawa Barat serta Ketua Dewan Pembina Utama Ikatan Engineering (IKEI) Pusat juga Wakil Ketua Umum Parekraf Perkumpulan Urang Banten PUB Pusat menegaskan, pihaknya tidak melarang atau mengintimidasi perihal efisiensi pemangkasan anggaran kegiatan rapat pemerintah, namun Ashok menilai kebijakan tersebut bergulir setelah industri hotel dan restoran telah membuat Budget Plan dan Marketing Plan.
“Bahwa pemangkasan anggaran akan secara partial tahun ke tahun. Ilustrasi tahun pertama 10% tahun kedua naik menjadi total 20% dan seterusnya sehingga konstalasi keseimbangan akan terjadi sebelum Budget Plan dan Marketing Plan digulirkan. Realitanya kini terjadi Management Culture Shock di Hospitality Industry Business,” pungkas GS Ashok seraya menyebut bahwa efisiensi anggaran ini juga memberikan multipliers efek yang luar biasa terhadap semua bisnis yang melekat atau bersandar dengan dunia industri jasa perhotelan.(Red).
