Fajarbanten.co.id – Sebuah video yang beredar di grup WhatsApp memunculkan dugaan adanya pemotongan dana Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang. Dua warga dari Desa Ciawi dan Desa Babakan Keusik mengaku bantuan yang mereka terima dipotong oleh oknum perangkat desa sebesar 10 persen.
Dalam video tersebut, seorang warga Desa Ciawi menyebut menerima bantuan PKH sebesar Rp3 juta, namun diminta memberikan Rp200 ribu oleh oknum perangkat desa. Ia mengkalim bila tidak memenuhi permintaan itu, bantuan pada periode berikutnya terancam tidak dicairkan.
Pengakuan serupa juga datang dari warga Desa Babakan Keusik. Dalam rekaman, ia menyatakan menerima bantuan PKH sebesar Rp4,8 juta, namun dipotong sekitar Rp400 ribu oleh oknum perangkat desa.
Menanggapi tuduhan tersebut, Kepala Desa Babakan Keusik, Sukur, membantah mengetahui adanya praktik pemotongan bantuan di wilayahnya.
“Atuh nggak tahu saya mah. Masalahnya kan ada pengurusnya itu. Ada pendamping, ada Kesra. Untuk pencairannya juga bukan di desa. Katanya pihak bank yang nyamperin ke tiap-tiap rumah penerima bantuan. Kalau nggak salah dari Bank Mandiri,” ungkapnya saat dihubungi, Rabu 26 November 2025.
Sukur menjelaskan, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di desanya mencapai sekitar 200 orang dengan nilai bantuan bervariasi.
“Kurang lebih ada 200 KPM, relatif ada yang Rp3 juta sampai Rp4 juta,” katanya.
Terkait dugaan keterlibatan perangkat desa, Sukur menegaskan akan memberikan sanksi tegas apabila benar terbukti ada pemotongan.
“Saya akan berhentikan itu orangnya. Tapi harus jelas juga, bukan rekayasa. Namanya di desa kan itu kadang-kadang orang yang tidak suka, orang yang di desa dibesar-besarkan gitu,” ujarnya.
Ia menambahkan, mekanisme pencairan dan penyaluran PKH berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, pendamping sosial, serta pihak perbankan.
“Saya juga tidak tahu itu yang motong entah dari pihak pendamping atau siapa. Karena saya itu terus terang kalau urusan bansos belum pernah terlibat. Tau sendiri itu kan program nasional,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Desa Ciawi, Sobur, belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon. (Asep)
