Fajarbanten.co.id – Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pandeglang, Lukmanul Hakim, mengaku tidak mengetahui bahwa para guru madrasah di wilayahnya ikut serta dalam aksi demonstrasi di Istana Presiden, Kamis 30 Oktober 2025.
Menurut Lukman, pihaknya tidak menerima pemberitahuan atau tembusan resmi terkait keikutsertaan para guru tersebut dalam aksi di Jakarta.
“Gak tahu saya sebelumnya, hanya saja tadi pagi ada laporan dari Pak Kasi kalau guru-guru akan demo ke Jakarta,” ungkap Lukman melalui sambungan telepon, Kamis 30 Oktober 2025.
Ia mengaku sempat meminta agar para guru tidak ikut aksi tersebut.
“Saya juga menyampaikan kepada Pak Kasi, udah gak usah, bikin repot pemerintah aja’. Tapi kata Pak Kasi mereka sudah di sana (Jakarta-red),” sambungnya.
Ketika ditanya mengenai sikap Kemenag terhadap aksi para guru madrasah tersebut, Lukman menilai sebaiknya aspirasi disampaikan secara prosedural.
“Maksud saya bersurat saja dulu sih, secara administrasi. Kalau saran saya sih begitu, bersurat dulu, kemudian audiensi dengan DPR, Kemendiknas, dan Menteri Keuangan. Maksud saya begitu,” katanya.
Terkait peluang guru madrasah diangkat menjadi ASN atau PPPK, Lukman menjelaskan bahwa saat ini regulasinya memang belum ada, meskipun kemungkinan terbuka jika pemerintah menginginkannya.
“Ujung-ujungnya kan penghasilan, statusnya apa pun kalau pemerintah mensejahterakan ya sah-sah saja,” ujarnya.
Soal gaji guru madrasah saat ini, Lukman menyebut Kementerian Agama telah menambah tunjangan sebesar Rp500 ribu yang dibayarkan setiap tiga bulan sekali.
“Kalau untuk gaji guru madrasah saat ini, sebesar Rp500 ribu melalui inpasing. Itu dibayarkan selama tiga bulan sekali,” tuturnya.
Ia menambahkan, jumlah guru madrasah di Kabupaten Pandeglang cukup banyak, namun belum ada peluang untuk mengikuti seleksi ASN PPPK karena regulasinya belum tersedia.
“Namun, karena regulasi sementara ini belum ada, jadi belum ada peluang bagi guru madrasah untuk ikut seleksi PPPK,” tandasnya.
Sebelumnya, ribuan guru madrasah dari berbagai daerah, termasuk Pandeglang, melakukan aksi demonstrasi di Istana Negara. Mereka menuntut revisi Undang-Undang ASN dan meminta agar guru madrasah dapat diangkat menjadi ASN PPPK. Diketahui, sekitar 1.000 lebih guru madrasah dari Pandeglang berangkat ke Jakarta untuk memperjuangkan hak mereka. (Asep)
